Pilkades Bombana Terhambat Regulasi – KOLAKA POS

KOLAKA POS

Jazirah Sultra

Pilkades Bombana Terhambat Regulasi

Kepala DPMD Bombana, Drs, Hasdin Ratta M, Si.

KOLAKAPOS, Rumbia–Tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa (Pilkades) gelombang kedua di Bombana hingga kini belum jelas. Pasalnya, belum ada regulasi berupa peraturan daerah (Perda) yang mengatur hal tersebut.
Kepala Dinas Pemerintah Masyarakat Desa (DPMD) Bombana, Hasdin Ratta mengungkapkan, sejak bulan lalu Pemkab Bombana secara kelembagaan sudah melayangkan surat pada DPRD Bombana, untuk melakukan percepatan pembahasan Perda Pilkades.
Surat itu dilayangkan setelah keluarnya amar keputusan MK pasal 33 huruf G UU No 6 tahun 2014, tentang pengangkatan dan pemberhentian Kades yang harus ditindaklanjuti dan harus diikuti oleh perubahan Perda kabupaten terkait pelaksanaan Pilkades, namun sampai saat ini DPRD juga belum memberikan informasi terkait tindak lanjut surat dari pemerintah daerah.
“Kendala kita di Bombana hari ini adalah Perda yang belum dibahas di DPRD,” ungkapnya.
Perda Pilkades ini sebagai dasar hukum pemerintah daerah dalam pelaksanaan Pilkades di sembilan desa. Sebab, Perda itu memuat tahapan pelaksanaan. “Bila Perda Pilkades tidak ada dalam tahun ini, tentu pelaksanaan Pilkades gelombang kedua akan dilakukan serentak tahun 2020 nanti,” terang mantan Asisten III ini.
Mengenai anggaran penyelenggaraannya kata Hasdin, agak sedikit berbeda pada pelaksanaan Pilkades gelombang pertama, dimana pada tahun lalu untuk penyelenggaraannya melibatkan APBD kabupaten, sedangkan untuk gelombang kedua ini menggunakan APBD desa, masing-masing desa berbeda anggaran untuk pelaksanaannya.
“Setiap desa anggarannya beda-beda, tergantung wajib pilih yang ada di desa yang akan selenggarakan Pilkades,” tuturnya.
Adapun sembilan desa yang akan melakukan Pilkades, yakni desa Lantowonua, Tahiite, Analere, Tembe, Puuwaeya, Matabundu, Biru, Rambaha dan Laboea.
Melihat hal tersebut kata Hasdin, DPRD segera mengagendakan pembahasan Perda, sehingga menjadi payung hukum bagi pemerintah untuk melakukan tahapan-tahapan pelaksanaan Pilkades di sembilan desa, bila Perdanya sudah ada pelaksanaan Pilkades ini dapat berjalan dengan aman, sehingga menghadirkan Kades yang definitif yang dapat mengayomi semua masyarakat. “Delapan desa belum definitif, satunya akan habis masa jabatannya,” tutupnya. (k6)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top