Kasus Korupsi Terbanyak di Makassar dan Jeneponto – KOLAKA POS

KOLAKA POS

SULSELBAR

Kasus Korupsi Terbanyak di Makassar dan Jeneponto

Net/Ilustrasi

KOLAKAPOS, Makassar–Komite Pemantau Legislatif (Kopel) merilis kasus korupsi yang terjadi di Sulawesi Selatan sepanjang tahun 2015-2016. Dari 22 kabupaten/kota di provinsi ini, Makassar dan Jeneponto paling banyak. Masing-masing delapan kasus.

Direktur Kopel Sulsel, Musaddaq mengklaim bahwa kasus korupsi yang terjadi di Sulsel terus meningkat setiap tahunnya. Bahkan sudah masuk dalam rangking 10 terbesar di Indonesia.
“Tidak dapat dipungkiri, karena banyaknya APBD yang mengalir, maka semakin meningkat pula tingkat korupsi yang terjadi. Sulsel kini sudah masuk 10 besar kasus korupsi paling tinggi,” kata Musaddaq, akhir pekan lalu.
Ia merinci, di bawah Makassar dan Jeneponto, daerah dengan tujuh kasus korupsi masing-masing Takalar, Sinjai, Soppeng dan Palopo. Sementara di Luwu tercatat enam kasus.
Luwu Utara, Maros, Wajo dan Bulukumba terjadi lima kasus korupsi. Disusul kemudian Selayar, Parepare dan Luwu Timur dengan empat kasus. Selebihnya, Bantaeng, Enrekang, Bone, Sirap, Pinrang,Toraja Utara, Barru dan Pangkep berjumlah satu hingga tiga kasus.
Sedangkan jumlah kerugian negara berdasarkan kasus korupsi yang terjadi daerah di Sulsel pada tahun 2016, paling besar di Kabupaten Bulukumba. Jumlahnya Rp59.727.329.400. Disusul Parepare sebesar Rp34.690.655.139. Palopo sebanyak Rp14.090.239.185. Luwu Rp12.852.214.962. Selayar Rp6.932.074.917.
Kemudian Maros Rp2.327.582.729. Luwu Timur, Makassar, Sinjai dan Soppeng di kisaran Rp1 miliar lebih. Sementara daerah lain, seperti Bantaeng, Luwu Uutara, Enrekang, Bone, Sidrap, Pinrang, Toraja Utara, Wajo, Takalar, Barru, Jeneponto dan Pangkep di bawah angka Rp1 miliar.
“Di Jeneponto ada delapan kasus. Yaitu pemotongan bantuan siswa miskin, kasus bansos korban kebakaran, ADD, dana pembangunan sekolah dan selebihnya kasus baksos. Sementara di Makassar, meliputi kasus dana bansos yang terjadi di tahun 2008, rehab SMKN g, Gratifikasi pembatalan sertifikat, dan lainnya. Ada juga kasus seperti bansos, tapi banyak pelakunya. Itu paling banyak di dua daerah,” beber Musaddaq.
Dari hitung-hitungan Kopel Sulsel, kasus tipikor tahun 2016 telah menyebabkan kerugian negara mencapai Rp95,7 miliar. Ada tiga sektor utama yang berkontribusi besar, yakni kesehatan dengan kerugian negara Rp11,7 miliar. Sektor pendidikan sebesarRp1,9 miliar, dan sektor pertanian Rp2,2 miliar.
“Ketiga sektor ini merupakan sektor basah, yang alokasi anggarannya cukup besar, baik dari APBD maupun APBN,” terangnya.
Meski kerugian negara pada ketiga sektor tersebut cukup tinggi, menurut Musaddaq, belum ada tindakan preventif yang serius dilakukan aparat hukum. “Kita menduga, lemahnya pengawasan aparat hukum pada proyek-proyek di sektor ini menjadi penyebab utama terjadinya korupsi,” tandasnya. (bkm/fajar)

Click to comment

The Latest

To Top