SYL : Tangkap Penjual Jabatan – KOLAKA POS

KOLAKA POS

SULSELBAR

SYL : Tangkap Penjual Jabatan

KOLAKAPOS, Makassar–Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo dan Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto menyambut baik langkah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membidik praktik jual beli jabatan di kabupaten/kota di Sulsel. Bahkan SYL dan Danny, sapaan akrab keduanya meminta KPK menangkap pelakunya.

SYL mengaku cukup gerah terkait informasi KPK terkait praktik jual beli jabatan di Sulawesi Selatan.
Secara tegas dia mengatakan, jika memang ada yang ditemukan seperti itu, sebaiknya ditangkap saja.
“Soal jual beli jabatan, mana? Tangkap saja. Susah banget sih. Kalau ada jual jabatan sudah jangan ada toleransi lagi. Itu awal yang salah. Sama saja korupsi,” ungkap Syahrul di Kantor Gubernur, Jumat (5/5).
Dia menegaskan, sejak awal proses pengisian jabatan dilakukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), pihaknya sudah tidak memberi toleransi terhadap praktik-praktik jual beli jabatan. Apalagi, saat sekarang ini, dimana pengisian jabatan dilakukan secara seleksi terbuka atau populer dengan lelang terbuka.
Namun dia juga tidak menafikan jika informasi jual beli jabatan sudah sampai di telinganya berkali-kali. Dan itu langsung disikapi dengan menginstruksikan Inspektorat turun menelusuri kebenaran informasi itu.
Orang nomor satu di Sulsel itu menekankan, jika dari awal saja salah atau bermain curang untuk menduduki sebuah jabatan, hidup pejabat terkait tidak akan berkah.
“Kenapa? Karena bukan kompetensi yang main disitu, ” ungkap Syahrul.
Dia melanjutkan, saat ini, melalui seleksi terbuka, sangat jelas aturan main jika seseorang ingin meduduki sebuah jabatan promosi, yakni dengan seleksi terbuka. Mekanisme seperti itu dinilainya cukup efektif dalam memperkecil malah menutup kemungkinan jual beli jabatan.
Namun, dia mengaku masih ada yang kurang ‘sreg’ dari proses lelang jabatan saat ini.
Pasalnya, orang-orang dari berbagai penjuru wilayah di Indonesia bisa mengikuti seleksi terbuka itu sepanjang memenuhi persyaratan.
“Saya tidak mau orang luar yang tidak ditahu secara jelas karakternya. Dan saya yang bertanggung jawab disini. Lelang jabatan ko kira ndak repot, ” ungkapnya.
sebelumnya, saat melalukan Rapat Koordinas (Rakor) di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (4/5),Wakil Ketua KPK, Alexander mengingatkan kepala daerah untuk tidak melakukan praktek jual beli jabatan di lingkup organisasi perang daerah (OPD) yang dipimpinnya. Pasalnya, berdasarkan laporan KPK, praktek KKN seperti jual beli jabatan juga terjadi di Sulsel.
“Laporan yang masuk ke kami, daerah di Sulsel juga ada yang jual beli jabatan dan ini merata. Saya tidak bisa menyebutkan, nanti dibilang fitnah. Karena sangat susah kita ungkap kalau bukan OTT (operasi tangkap tangan),” katanya.
Untuk itu KPK mendorong proses lelang jabatan yang terbuka untuk penentuan jabatan dalan setiap instansi yang ada. Di mana prosesnya harus terbuka, tranparan dan dilakukan sesuai aturan yang ada.
Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto juga tidak dapat memastikan lingkup Pemkot Makassar bebas dari segala praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) sehingga terjadi jual beli jabatan. Untuk itu, dia berharap KPK dapat memasukkan Kota Makassar sebagai sasaran memberantaskan praktik jual beli jabatan.
” Pemkot Makassar memang perlu diselidiki dan saya berharap KPK mesti turun,” kata Danny kepada BKM, kemarin.
Alasan orang nomor satu di Makassar tersebut, setelah ia melihat sudah cukup banyak masalah-masalah korupsi mulai muncul ke publik secara perlahan. “Siapa yang tahu kalau orang jual beli jabatan, jadi itulah saya harapkan KPK turun. Karena di Makassar masih banyak masalah yang ditinggalkan dimasa lalu, dan mulai satu persatu muncul,” tegasnya.
Sehari sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat koordinasi dan penandatanganan komitmen bersama program pemberantasan korupsi terintegrasi lingkup Pemprov Sulsel, di Ruang Pola Kantor Gubernur.
Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua KPK, Alexander mengingatkan kepala daerah untuk tidak melakukan praktek jual beli jabatan di lingkup organisasi perang daerah (OPD) yang dipimpinnya. Pasalnya, berdasarkan laporan KPK, praktek KKN seperti jual beli jabatan juga terjadi di Sulsel.
“Laporan yang masuk ke kami, daerah di Sulsel juga ada yan jual beli jabatan dan ini merata. Saya tidak bisa menyebutkan, nanti dibilang fitnah. Karena sangat susah kita ungkap kalau bukan OTT (operasi tangkap tangan),” katanya.
Untuk itu KPK mendorong proses lelang jabatan yang terbuka untuk penentuan jabatan dalam setiap instansi yang ada. Di mana prosesnya harus terbuka, tranparan dan dilakukan sesuai aturan yang ada.(bkm/fajar)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top