KPK Sebut Ada Jual Beli Jabatan di Sulsel – KOLAKA POS

KOLAKA POS

SULSELBAR

KPK Sebut Ada Jual Beli Jabatan di Sulsel

Net/Ilustrasi

KOLAKAPOS, Makassar–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat koordinasi dan penandatanganan komitmen bersama program pemberantasan korupsi terintegrasi lingkup Pemprov Sulsel, di Ruang Pola Kantor Gubernur.

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua KPK, Alexander mengingatkan kepala daerah untuk tidak melakukan praktek jual beli jabatan di lingkup organisasi perang daerah (OPD) yang dipimpinnya. Pasalnya, berdasarkan laporan KPK, praktek KKN seperti jual beli jabatan juga terjadi di Sulsel.
“Laporan yang masuk ke kami, daerah di Sulsel juga ada yan jual beli jabatan dan ini merata. Saya tidak bisa menyebutkan, nanti dibilang fitnah. Karena sangat susah kita ungkap kalau bukan OTT (operasi tangkap tangan),” katanya.
Untuk itu KPK mendorong proses lelang jabatan yang terbuka untuk penentuan jabatan dalam setiap instansi yang ada. Di mana prosesnya harus terbuka, tranparan dan dilakukan sesuai aturan yang ada.
Tak hanya masalah lelang jabatan, KPK juga meminta agar proses pemberian tunjangan khusus yang dilakukan oleh Pemda dilakukan sesuai dengan kinerja masing-masing ASN. Bukan disamaratakan, seperti yang selama ini dilakukan di Pemprov Sulsel dalam pemberian tunjangan Pakkasi
Kepala Satuan Tugas (Satgas) 1 Koordinator Supervisor Pencegahan KPK, Tri Gamarefa, selaku penanggung jawab rapat koordinasi tersebutmengatakan tujuan rapat tersebut untuk melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.
“Dari kasus yang kami tangani, 30 persen merupakan pelanggaran di bidang perencanaan, penganggaran, PTSP dan pengadaan barang dan jasa,” kata Tri.
Untuk itu KPK berharap pemda bisa menerapkan aplikasi yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran sampai pelaksanaan. Melalui E Planing dan E Goverment, pemda diminta untuk menggunakan aplikasi ini dalam mengelola tata pemerintahan.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu’mang mengaku, selama ini pihaknya sudah menerapkan sistem berbasis elektronik dalam melakukan prencanaan sampai pelaksanaan anggaran.
Tak hanya itu, untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) pihaknya bahkan tengah melakukan proses lelang untuk kedua kalinya. Di mana saat ini memasuki tahap pendafataran sampai 9 Mei.
“Yang penting adalah informasi dari masyarakat, sepanjang informasinya terbuka dan melalui lelang. Apalagi dalam lelang ini ada tim seleksi, bukan hanya dari pejabat senior tapi juga akademisi dari perguruan tinggi,” jelasnya.
Dalam rapat ini, dilakukan penandatanganan komitmen bersama program pemberantasan korupsi terintegrasi lingkup Pemprov Sulsel. Mulai dari gubenur dan ketua DPRD Sulsel, sampai bupati/wali kota dan ketua DPRD kabupaten/kota se Sulsel.
Rapat ini juga dihadiri Ketua DPRD Sulsel Moh Roem, perwakilan pimpinan Forkompinda Sulsel, serta beberapa kepala daerah di Sulsel. (bkm/fajar)

Click to comment

The Latest

To Top