FKPPI Gelar Dialog Dampak Pengelolaan Tambang – Hacked by TryDee

Hacked by TryDee

Jazirah Sultra

FKPPI Gelar Dialog Dampak Pengelolaan Tambang

Dialog interaktif FKPPI bersama mayarakat dan lembaga pemerintah.FOTO:La Ode Haliqfat/Kolaka Pos

KOLAKAPOS, Rumbia–Menyikapi aktivitas perusahan tambang yang ada di kabupaten Bombana, Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawiraan TNI-Polri (FKPPI) Bombana, menggelar dialog interaktif bertajuk dampak pengelolaan tambang terhadap kesejahteraan rakyat dan lingkungan.

Dialog yang berlangsung selama dua jam itu, diikuti oleh LSM Lumbung Informasi Rakyat (Lira), FKPPI Bombana, Dinas Lingkungan Hidup dan masyrakat, di Kasipute, Kamis (27/4).
Ketua FKPPI Bombana Sukmar Genda mengatakan, kegiatan ini diselenggarakan atas dasar memberikan pemahaman akan dampak positif dan negatif terhadap masyarakat, mengenai aktivitas pertambangan yang ada di daerah-daerah khususnya kabupaten Bombana.
Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi dan terbukanya lapangan kerja yang disebabkan adanya pertambangan di daerah sangat berperan penting dalam kehidupan, namun disisi lain kerusakan lingkungan akan aktivitas itu makin tidak terkendali. Salah satu contoh terjadi pendangkalan sungai di desa Watu-watu, kecamatan Lantari Jaya, Bombana, sehingga mengakibatkan kebutuhan air untuk persawahan makin berkurang.
“Dulu desa Watu-watu dan sekitarnya kalau bersawah satu tahun bisa 2-3 kali menanam, sekarang hanya 1 kali setahun,” tuturnya.
Nah, melihat sisi negatif dari aktivitas tersebut maka peran stakeholder baik dari LSM maupun instansi pemerintah sangat penting, untuk mengawasi aktivitas perusahan tambang, agar dampak negatif aktivitasnya terkendali.
Sementara itu, Kepala Bidang Penataan Lingkungan Amirudin, menyampaikan bahwa lingkungan hidup dalam penyelesaian masalah dampak kerusakan lingkungan memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP).
Ia menambahkan, pengawasan terhadap perusahan tambang mengenai dampak lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada Amdal badan usaha, bila perusahaan yang bersangkutan melakukan aktivitas tidak sesuai dengan Amdal yang dimiliki, maka dinas lingkungan hidup akan melaporkan ketingkat pusat untuk diproses. Hal ini berdasarkan peraturan pemerintah dan keputusan menteri BLH/Lingkungan Hidup untuk diproses lebih lanjut.
“Kami selalu siap menerima laporan dan menindak lanjuti laporan masyarakat, bila mana perusahan melakukan aktivitas pertambangan yang dapat berpotensi merusak lingkungan,” tutur Amirudin. (k6)

Click to comment

The Latest

To Top