Koperasi PDAM Terbelit Pajak Rp8 M – KOLAKA POS

KOLAKA POS

SULSELBAR

Koperasi PDAM Terbelit Pajak Rp8 M

Net/Ilustrasi

KOLAKAPOS, Makassar–Koperasi Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar terbelit masalah pajak. Tidak tanggung-tanggung, nilainya diperkirakan mencapai angka Rp8 miliar.

Total tunggakan tersebut merupakan akumulasi yang terhitung sejak tahun 2008. Angka awal sebenarnya hanyalah Rp2,8 miliar. Namun terus bertambah karena tidak pernah ada upaya untuk menyelesaikannya.
Pajak yang tertunggak tersebut bersumber dari berbagai kegiatan yang melibatkan koperasi. Bukan hanya pertokoan dan simpan pinjam yang dikelolanya. Tapi juga pekerjaan kegiatan fisik swakelola dari PDAM. Pajak penghasilan dari berbagai kegiatan yang melibatkan pekerja dari koperasi, seharusnya dibayar. Namun ternyata tidak.
BKM mencoba melakukan penelusuran terhadap persoalan tunggakan pajak ini. Hanya saja, informasi terkesan ditutupi. Khususnya di internal PDAM.
Belakangan, BKM mendapatkan titik terang dalam masalah ini. Ternyata, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Makassar telah melayangkan surat paksa yang ditujukan ke Koperasi PDAM. Beralamat di Jalan Dr Ratulangi nomor 3 Kelurahan Losari.
Surat paksa tertanggal 06 Maret 2017 itu ditandatangani Drs Ashri,MM selaku kepala KPP Madya Makassar. Di dalamnya terinci kewajiban pajak koperasi yang harus diselesaikan.
Ada pula peringatan yang dituliskan di surat paksa tersebut. Pajak harus dilunaskan dalam waktu 2×24 jam setelah menerimanya. Sesudah batas waktu itu, tindakan penagihan pajak akan dilanjutkan dengan penyitaan.
Meski begitu, tidak mudah mendapat konfirmasi dari pihak PDAM. BKM awalnya menghubungi Kabag Humas Muh Idris Tahir. Namun, dia tidak bersedia menanggapi dan memberi penjelasan. ”Yang lain saja ditanyakan. Tidak usah yang itu (tunggakan pajak koperasi),” kata Idris Tahir beberapa waktu lalu.
Upaya mendapat penjelasan dilanjutkan ke Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian PDAM Makassar Ayyub Absro. Sebab selain menjabat sebagai kabag, Ayyub juga diberi amanah selaku penanggung jawab Kopkar PDAM saat ini.
Tapi lagi-lagi tak berhasil. Berkali-kali handphone miliknya dihubungi, tak pernah dijawab. BKM juga telah mencoba mendatangi ruang kerjanya. Hanya saja, Ayyub tak ada.
Mantan Ketua Koperasi PDAM Makassar yang kini menjabat Direktur Teknik PDAM Asdar Ali bersedia memberi penjelasan. Dia membantah keras adanya tudingan yang menyebut koperasi yang diketuainya hingga akhir 2010 silam itu tidak memenuhi kewajiban membayar pajak.
”Sejak 1993 saya sudah di PDAM. Kalau di koperasi saya sampai 2010. Itu sudah lamami. Pas jadi direksi, langsungma berhenti. Soal tunggakan pajak, yang mana itu? Tanyaki pajak (kantor pajak), karena mereka yang tahu. RAB sudah saya serahkan,” kata Asdar melalui telepon selularnya baru-baru ini.
Asdar menegaskan, jika memang kantor pajak punya data tentang kewajiban pajak yang mesti dibayar dan tertunggak, agar dibuka. ”Coba ditanyakan ke pajak, apakah datanya lengkap atau bagaimana. Supaya ini tidak menjadi liar pemberitaannya. Karena kalau pajak itu ada prosedurnya. Seperti kalau tidak dibayar, akan kena sanksi,” tandas Asdar.
Direktur Utama (Dirut) PDAM Haris Yasin Limpo yang ditemui di sela-sela car free day (CFD) Jalan Boulevard, Minggu (23/4) enggan memberi penjelasan kepada BKM yang menemuinya. Mantan anggota DPRD Makassar itu berdalih sedang libur.
Kepala Kantor Pajak Makassar Selatan Rustana yang dikonfirmasi terkait tunggakan pajak PDAM itu mengaku tidak tahu persis. Malah dia balik bertanya pada BKM saat dihubungi via telepon.
“Itu informasi dapat dari mana?” ungkapnya.
Dia melanjutkan, dalam melaksanakan tugas, pihaknya selalu mengacu pada aturan. Dimana ada hal-hal yang tidak bisa diungkapkan ke publik jika menyangkut rahasia, khususnya yang berkaitan dengan wajib pajak.
Kalaupun misalnya ada seperti itu, kata Rustana, pihaknya tidak berkompeten untuk mengekspose. Kecuali jika seizin wajib pajak bersangkutan.
Dihubungi terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Humas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP)Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sulselbatra) Aris Bamba, secara spesifik mengatakan tidak tahu persis per item nama-nama penunggak pajak.
Namun, dia menegaskan, jika memang ada bukti berupa surat pemberitahuan atau pemanggilan yang dilayangkan kantor pajak ke wajib pajak yang menunggak, berarti datanya pasti ada.
“Secara khusus saya tidak bisa menyebut atau memastikan soal tunggakan itu,” ujarnya di ruang kerjanya belum lama ini.
Namun dia menekankan, secara prosedural, bagi seluruh penunggak pajak, tanpa pilih-pilih, ada perlakuan yang diberikan. Sejumlah tahapan menjadi acuan bagi DJP dalam menangani tunggakan pajak yang dilakukan para wajib pajak, baik secara persuasif maupun penegakan hukum.
Dia menuturkan, secara persuasif, wajib pajak diimbau atau diingatkan dulu untuk menyelesaikan kewajibannya membayar pajak. Jika tidak diindahkan, akan dikeluarkan surat teguran. Jika masih juga tidak direspon, dilayangkanlah surat paksa untuk penyitaan aset.
Ketika wajib pajak bersangkutan tidak punya aset senilai tunggakan pajak, maka dia akan disandera. Selain itu, dicekal agar tidak bisa keluar negeri selama tunggakan pajak tidak selesai. Disandera, dalam hal ini dititip di tahanan di bawah kewenangan Kemenkumham.
Dia menuturkan, tahun lalu, DJP Wilayah Sulsel, Sulbar, dan Sultra menyandera seorang wajib pajak yang tidak menyelesaikan tunggakan pajak yang nilainya di atas Rp100 juta. Yang bersangkutan ditahan dan dititip di Lembaga Pemasyarakatan Takalar karena waktu itu lapas di Makassar penuh. Sang wajib pajak sempat merasakan dinginnya hotel prodeo satu malam sebelum tunggakan pajaknya kemudian diselesaikan.
“Jadi dalam menghadapi wajib pajak yang menunggak, DJP selalu mengikuti prosedur yang sudah diatur,” ungkapnya.
Dia menambahkan, secara umum, tunggakan pajak yang masuk dalam data DJP Sulselbatra hingga 31 Desember sebanyak Rp588 miliar. Angka itu dinilai tidak terlalu besar dibanding angka perolehan pajak yang dicapai. Tahun ini, ditargetkan perolehan pajak wilayah Sulselbatra sebesar Rp14,717 triliun. (bkm/fajar)

Click to comment

The Latest

To Top