Empat Ranperda Diusulkan di Paripurna – KOLAKA POS

KOLAKA POS

SULSELBAR

Empat Ranperda Diusulkan di Paripurna

KOLAKAPOS, Makassar–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar menggelar rapat Paripurna pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Wali Kota Makassar tahun anggaran 2016 sekaligus mememutuskan pembahasan empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Makassar.
Hal tersebut dibenarkan Wakil Ketua DPRD Makassar, Indira Mulyasari saat dihubungi BKM, Senin (24/4). Menurutnya, LKPJ wali kota akan dibahas di rapat paripurna bersama empat ranperda serta dibentuk kepanitiannya.
“Kami sudah putuskan menggingat LKPJ sudah masuk ke kita. Dewan juga akan meminta pendapat wali kota untuk empat ranperda,” ungkapnya.
Legislator Fraksi Nasdem ini menambahkan, akan ada penjelasan Wali Kota Makassar terhadap empat ranperda kota Makassar tentang Ranperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Makassar tahun 2014-2019, Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun 2005-2025 dan Perubahan atas perda No.2 tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
“Jadi kita akan maksimalkan waktu yang ada, mengingat ada empat ranperda yang akan dibahas dan otomatis dibentuk panitianya,” ujarnya.
Selain itu, jelas Indira, dewan juga melanjutkan Rapat Pansus Pembahasan LKPJ Walikota Makassar pada 2-5 Mei, 16-17 Mei, dan 22-23 Mei, kemudian dilanjutkan Kunjungan kerja Pansus pembahasan LKPJ Wali Kota Makassar pada tanggal 7-11 Mei 2017.
Sementara Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Makassar terhadap empat Ranperda kota Makassar pada 16 mei, Rapat Paripurna Jawaban Walikota Makassas atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar terhadap empat Ranperda Rapat Paripurna Istimewa penyampaian rekomendasi atas LKPJ Wali Kota berupa catatan dan evaluasi DPRD Makassar atas kinerja Pemkot Makassar 24 mei mendatang.
Anggota Bamus DPRD Kota Makassar, Iqbal Djalil, menegaskan, DPRD memiliki kewajiban untuk membahas, menyimpulkan, serta memberikan rekomendasi bagi LKPJ wali kota dan dewan tidak berwenang untuk menolak laporan tersebut.
“Sudah agak terlambat kalau baru dibahas LKPJ-nya. Meski begitu, kita ingin rekomendasi dewan untuk Pemkot Makassar berjalan dengan baik,” jelasnya.(bkm/fajar)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top