Ombudsman Minta Dewan Jangan Tebang Pilih – KOLAKA POS

KOLAKA POS

SULSELBAR

Ombudsman Minta Dewan Jangan Tebang Pilih

KOLAKAPOS, Makassar–Lembaga Pengawas Kebijakan Publik Ombudsman Sulsel dan Komite pemantau Legislatif (Kopel) Sulawesi menyoroti sikap dari DPRD Kota Makassar terkait pembongkaran bangunan yang melanggar.

Ombudsman meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar untuk berlaku adil dalam menindak bangunan yang melanggar aturan. Sebab pembongkaran sejumlah bangunan di Kota Makassar terkesan tebang pilih.
Hal itu kata Ketua Ombudsman Sulsel, Subhan Djoer, dapat menimbulkan persepsi lain di masyarakat atas integritas dewan. “Tidak hanya Hotel Myko dan RS Paramount yang melanggar rooling jalan seperti garis sempadang bangunan dan garis sempadang pagar (GSB-GSP) tetapi masih ada ratusan bangunan lain yang melanggar yang harus diusut,” katanya.
Subhan menyebutkan, beberapa bangunan juga ditenggarai melanggar, seperti bangunan Informa yang terletak di depan RS Paramount, Hotel Cityhub dan masih banyak lainnya. Hanya saja, tidak ada pemanggilan apalagi dilakukan pembongkaran.
“Informa juga punya rumb (akses jalan menuju lobi) yang landasannya pas dibibir jalan dan membahayakan pengguna jalan tapi tidak ditindak, jaraknya juga sangat dekat dari gedung DPRD,” ujarnya.
Sementara itu, Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulawesi Selatan Musaddaq juga menilai, pansus dan pihak ketiga diduga mulai main mata dan tidak transparan lagi ke publik saat melakukan rapat-rapat. Sehingga hal yang tidak lazim dilakukan anggota dewan selalu menimbulkan kecurigaan ketika dewan melakukan tugas kedewanan.
“Kita serahkan itu ke BK untuk menegur para anggota jika sudah bertentangan dengan tugas kedewanan, karena jika pansus sudah main mata dengan para pengembang maka itu harus ditegur karena sudah melanggar etik,” bebernya.
Selain itu ia juga menyatakan rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPRD harus disikapi instansi terkait, jangan rekomendasi yang dikeluarkan dewan hanya gertak semata saja.
” Kopel memang menemukan rekomendasi yang dikeluarkan dewan tidak kuat hanya menggertak saja dan tidak ada tindak lanjutnya,” imbuhnya.
Sekedar diketahui, surat pimpinan pansus pencarian Fasum-Fasos No.Pansus/29/DPRD/IV/2017 tanggal 10 April 2017 untuk melakukan pembongkaran terhadap fasum-fasos di Country Coffee dan Resto (CCR), Toko Cahaya Oleh-oleh tidak kunjung ditindaki. Begitupun kasus yang terjadi di RS Paramount, Gedung KFC Pettarani dan Gedung Informa tidak kunjung ditindaki pansus.
Bahkan saat dikonfirmasi langsung anggota Pansus Fasum-fasos DPRD Makassar, Susuman Halim, hanya mengatakan jika rekomndasi pansus untuk membongkar CCR sudah harus dilakukan eksekutif segera mungkin, untuk kasus RS Paramount dan Informa tidak ada pelanggaran.
Padahal sebelumnya Pansus Fasum Fasos gencar-gencarnya menindaki dan membongkar ofrit jembatan, hingga berani membawa kasus tersebut ke jalur hukum, Namun belakangan pansus dianggap lemah dan justru kembali membelahnya.
Terpisah, Kepala Bidang Tata Ruang, Darwis Herman menuturkan, pembongkaran yang dilakukan DTRB diserahkan kepada hasil putusan Pansus, jika pansus yang mengatakan untuk mebongkar maka Pemkot akan bertindak. (fajar)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top