13 PNS Cerai Tiga Bulan Terakhir – KOLAKA POS

KOLAKA POS

SULSELBAR

13 PNS Cerai Tiga Bulan Terakhir

Net/Ilustrasi

KOLAKAPOS, Palopo–Upaya mediasi yang dilakukan Pengadilan Negeri (PN) Palopo tak selamanya jalan mulus. Kalau sudah dimediasi tapi gagal, ini lanjut dan ditingkatkan ke persidangan. Sepanjang 2016, pihak PN memutus 26 perkara yang dimohonkan WNI yang beragama Kristen. Sedangkan di PA, 13 PNS dari Palopo dan Luwu yang cerai tiga bulan terakhir ini.

Jadi bukan hanya kalangan masyarakat biasa yang marak melakukan perceraian. Tapi juga dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Mereka saling menggugat cerai pasangannya masing-masing. Alasannya pun beragam. Tak sekadar dalih ketidakcocokan, beberapa alasan sepele pun seringkali menjadi motif gugatan.

Mulai dari masalah dengan mertua, anak, perselingkuhan. Kemudian kesibukan pasangan, komunikasi yang minim. Hingga masalah sepele yang menyebabkan ‘perang’ mulut.

Data dari Pengadilan Agama Palopo. Dalam kurun waktu triwulan I/2017 ini, ada 13 pasutri yang berlatar-belakang PNS yang mengajukan perceraian. Perinciannya, Januari (1 kasus) yang telah berkekuatan hukum tetap, Februari (8 kasus), Maret (3 kasus) cerai. Ada juga bulan ini. Ada 1 kasus cerai.

”Angka itu kemungkinan akan bertambah, mengingat trennya yang terus meningkat,” ujar Panitera Pengadilan Negeri (PA) Palopo, Drs Muh Tahir SH, kepada Palopo Pos, Rabu 19 April 2017, kemarin.

Kasus cerai yang terjadi dialami beragam pasangan. Ada yang terjadi pada pernikahan sesama PNS. Ataukah pasangan yang salah satunya adalah PNS. Perceraian antar pasangan PNS memang paling sering terjadi. ”Karena mungkin keduanya menilai diri sudah sama-sama mapan sebagai pegawai,” katanya.
Lanjutnya, perceraian yang terjadi sejatinya tidak dapat dihindari. Sebab, perceraian sudah menjadi ranah pribadi. Hanya saja, banyaknya perceraian perlu menjadi perhatian. ”Makanya, kami berusaha menyelamatkan rumah tangga para PNS. Caranya, dengan memberikan solusi lewat mediasi,” ujarnya.

Walaupun tidak menyalahkan langkah yang diambil PNS, Muh Tahir mengaku tetap ingin para pegawai dapat mempertahankan pernikahan mereka. Oleh karena itu, proses mediasi pun semakin digencarkan.

Sebagai bentuk bantuan kepada pasangan yang ingin bercerai. “Sangat perlu ditekan. Sebisa mungkin mediasi, penasihatan, mediasi lagi dengan intensif. Begitu terus, sampai tidak jadi cerai,” katanya.

Dikatakannya, sebenarnya perceraian akan memberikan dampak pada pasangan dan keluarga pegawai. Terutama dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup, walaupun banyak PNS yang bercerai karena merasa sama-sama mapan.

Kata dia, gugatan cerai yang diajukan PNS akan berdampak pada pendapatan pegawai tersebut. Apalagi, pegawai laki-laki akan mendapatkan dampak langsung dalam perolehan pendapatan mereka. Alasan pemangkasan pendapatan pula yang akhirnya banyak membuat gugatan cerai dibatalkan.

Menurut Tahir, banyak pegawai yang mengurungkan niatnya setelah dinasihati, terutama mengenai hak-hak istri dari pendapatan para suami.

Sementara itu, sepanjang 2016 Pengadilan Negeri Palopo menangani 26 kasus cerai yang diajukan WNI beragama Kristen. Perinciannya, laki-laki menggugat cerai sebanyak 7 orang. Sedangkan perempuan yang mengajukan gugatan cerai sebanyak 19 orang.

Dilihat dari status pekerjaan, sebut Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palopo, Jarihat Simarmata, SH MH, pegawai swasta masih lebih unggul dibanding pegawai negeri sipil (PNS). Untuk pegawai swasta sendiri sebanyak 21 orang. Sementara pegawai negeri sipil, ada 3 orang, pegawai honorer 2 orang.
Wakil ketua PN Palopo mengungkap alasan cerai bagi kalangan non muslim. Katanya, kebanyakan karena cekcok antarsuami dan istri. ”Yang terjadi di PN Palopo disebabkan karena cekcok antar suami dan istri,” katanya.
Selain itu, menurutnya, penyebab cerai lainnya karena baik sang suami atau istri, tega meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan satu belah pihak. “Akhirnya merasa tidak diperhatikan lagi. Sehingga ajukan gugatan cerai ke pengadilan,” tandasnya.

Tingginya kasus perceraian yang diselesaikan lewat PA Palopo, mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan. Termasuk Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palopo, Dr KH Syarifuddin Daud, MA, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, DR Abdul Pirol, MA.

Menanggapi tingginya angka perceraian di Kota Palopo, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Palopo, Dr KH Syarifuddin Daud, MA, menyampaikan bahwa hal ini dikarenakan kurang kuatnya iman yang dimiliki.

Ini juga mungkin akibat gempuran kemajuan ilmu dan teknologi. Sekarang ini masyarakat disuguhi berbagai aplikasi sosial media yang membuat seseorang sangat dekat dengan seseorang lainnya.

”Nah jika imannya tidak kuat, maka akan sulit untuk memfilter godaan yang ada. Sehingga terjadi perselingkuhan-perselingkuhan,” sebutnya. Nah inilah menjadi salah satu pemicu perceraian-perceraian,” lanjut Syarifuddin.

Dikatakannya, untuk membentengi masyarakat dari kasus perceraian-perceraian seperti ini, para tokoh agama dan juga pemerintah mesti mempertinggi frekuensi-frekuensi memberikan nasihat keagamaan baik di acara majelis taklim maupun khutbah Jumat.
Hal ini juga mestinya menjadi perhatian pemerintah terkait. Baik kemenag maupun Pemkot Palopo. Untuk melakukan evaluasi dalam memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat, baik dari sisi agama maupun sosial pentingnya keutuhan keluarga.

“Karena yang namanya perceraian, biasanya yang paling merasakan dampaknya, adalah anak mereka,” ungkapnya.

Sementara itu, Rektor IAIN Palopo, Dr Abdul Pirol MA, ketika dihubungi Palopo Pos, mengungkapkan bahwa untuk menangkal paling tidak meminimalisir angka perceraian itu dapat dimulai dengan pendidikan.

Sejak usia remaja para siswa mestinya sudah dipahamkan seperti apa itu keluarga, mejaga keutuhanya, dikaji dari segi keilmuan dan dari segi agama. “Jadi sejak dini, usia sekolah, di tingkat SMA, karena masa ini biasanya sudah akil baliq mereka harusnya diberi pemahaman-pemahaman mengenai keluarga yang baik, dan pentinganya menjaga keutuhannya,” sebutnya.

Bagaimana mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, bahwa yang namanya pernikahan itu hal yang sangat sakral adanya. ”Bukanlah coba-coba, apalagi main-main,” ujar Pirol.

Ini nantinya menjadi pondasi dan bekal dasar buat mereka ketika akan menghadapi yang namanya pernikahan. ”Menikah berarti hidup bersama selama-lamanya,” terangya.

Selain itu, pembinaan muballigh melalui majelis-majelis taklim dan majelis lainnya, pembahasan akan pernikahan itu mestinya lebih ditingkatkan. “Dan juga kepada pemerintah mesti memberikan perhatian terhadap angka perceraian ini, dicari jalan keluarnya, bisa semacam majelis taklim atau ide kreatif dari pemerintah,” tambahnya.(palopopos/fajar)

Click to comment

The Latest

To Top