Oknum Kades Taupe Resmi Tersangka – KOLAKA POS

KOLAKA POS

SULSELBAR

Oknum Kades Taupe Resmi Tersangka

Net/Ilustrasi

KOLAKAPOS, Mamasa–Setelah melalui proses penyelidikan dan penyidikan selama delapan bulan, Kepolisian Resort (Polres) Mamasa akhirnya menetapkan oknum Kepala Desa (Kades) Taupe, Kecamatan Mamasa, Luther, sebagai tersangka dugaan penyalahgunaan ADD (Alokasi Dana Desa).

Kapolres Mamasa, AKBP Hanny Andhika Sabrina didampingi Kepala Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim), AKP Yan Kasmaryanto beserta unit Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) kepada wartawan saat menyampaikan hasil penyidikan terhadap adanya dugaan penyalahgunaan ADD yang terjadi di Desa Taupe.
Menurut Hanny, dugaan korupsi itu terjadi berdasarkan adanya laporan dari masyarakat yang terjadi sekitar 15 Agustus 2016. Setelah mendapatkan laporan tersebut, pihaknya langsung merintahkan jajarannya melakukan tindakan penyelidikan.
Dari hasil penyelidikan yang ada, terdapat adanya cukup bukti untuk proses penyidikan. Jadi proses penyelidikan dinaikkan ke tingkat penyidikan. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan dilakukan terhadap sejumlah saksi sebanyak 25 orang. Termasuk saksi ahli dari inspektorat, BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), dan Dinas Pekerjaan Umum (PU).
Lanjutnya, dari hasil penyidikan yang dilakukan, tersangka Luther ditemukan mempunyai motif menggunakan ADD untuk kepentingan pribadinya. Dari hasil penyidikan, proyek yang dilaksanakan untuk proses pembangunan tidak sesuai volume.
Sehingga barang bukti yang disita adalah transaksi keuangan dari ADD kemudian realisasi anggaran, SPJ ADD Tahun Anggaran 2016 tanpa adanya pendukung serta laporan pemeriksaan fisik oleh tenaga tehknis atau ahli.
Selain itu, jelas Kapolres, tersangka melakukan kegiatan yang dimaksud dengan melakukan pengelolaan secara sendiri tanpa melalui tim yang sudah dibentuk. Sehingga dalam pelaksanaannya terjadi ketidaksesuaian antara anggaran yang dikucurkan dengan volume pekerjaan. Bahkan ada pekerjaan yang tidak selesai.
Selain itu, sesuai hasil penghitungan dari pihak penyidik dan pihak teknis, terdapat kerugian negara sebesar Rp174.647.148. Sedangkan total jumlah dana yang sudah dipertanggungjawabkan sebanyak Rp347 juta. Sehingga kasus ini sudah dalam proses penyidikan tahap akhir. Dalam waktu singkat akan dilakukan pelimpahan tahap satu ke pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Mamasa.
Lebih jauh Hanny menjelaskan, Indikasi pelanggaran terhadap pekerjaan yang dilakukan adalah kekurangan volume pembangunan fisik, berupa rabat beton di Dusun Ne’ke’ sekitar 14.438 meter kubik dari total anggaran sebesar Rp55 juta. Ini terjadi penyimpangan sebesar Rp16 juta dan lainnya.
Adanya kekurangan volume terhadap fisik pembangunan turbin di Dusun Rante sebesar Rp92 juta dari total anggaran sebesar Rp127 jutaan. Dan selanjutnya sesuai hasil penyidikan, ternyata terdapat kekurangan volume terhadap pekerjaan fisik turbin di Dusun Pana’ sebesar Rp24,748 juta dari total Rp25 juta yang dianggarkan.
Selain itu, juga terdapat adanya kekurangan volume pekerjaan fisik berupa rehabilitasi kantor desa dari total Rp25 juta yang dianggarkan terjadi penyimpangan sebesar Rp18 juta. Dari total yang disebutkan dihimpun sesuai perhitungan sebanyak Rp174.624.128 yang terjadi kerugian keuangan negara.
Atas kasus ini, tersangka dijerat pasal 2, subsider pasal 3 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dengan tuntutan pidana kurungan minimal empat tahun, maksimal 20 tahun.
Dan untuk pasal 3 minimal 1 tahun, maksimal 20 tahun dan denda minimal Rp200 juta, maksimal Rp1 miliar untuk pasal dua. Sedangkan untuk pasal 3 minimal Rp50 juta dan maksimal Rp1 miliar. Hingga saat ini, tersangka masih diamankan di Mapolres Mamasa. (bkm/fajar)

Click to comment

The Latest

To Top