Ekspor CPO Ke Eropa Aman, Resolusi Sawit Tidak Manjur – KOLAKA POS

KOLAKA POS

EKOBIS

Ekspor CPO Ke Eropa Aman, Resolusi Sawit Tidak Manjur

KOLAKAPOS, Jakarta–Pelaku usaha tidak setuju dengan wacana menghentikan ekspor minyak sawit (Crude palm Oil/CPO) ke Uni Eropa untuk membalas resolusi sawit. Pasalnya, langkah tersebut lebih banyak memberikan dampak negatif terhadap perekonomian.

Sri Mulyani Jauh Lebih Bermanfaat Jadi Dubes AS Atau Uni Eropa

Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) Fadhil Hasan mengungkapkan, laba industri sawit sebagian besar berasal dari ekspor ke Benua Biru-julukan Uni Eropa.

“Pasar Eropa itu belum ter­gantikan. Nilainya cukup besar. Kita belum punya alternatif pasar yang miliki potensi sebesar Eropa. Tidak tepat kalau sampai mau stop ekspor,” kata Fadhil kepada Rakyat Merdeka.

Fadhil mengaku, sejauh ini kinerja ekspor sawit tidak ter­ganggu, meskipun ada resolusi sawit. Permintaan masih dalam kondisi normal.

Namun demikian, diakuinya, resolusi sawit ke depan bisa memberikan sentimen negatif jika tidak segera diatasi.

Dia ingin pemerintah mengedepankan diplomasi untuk menghadapi resolusi sawit. Melakukan sosialisasi dan mem­berikan pemahaman bahwa informasi negatif yang dituduh­kan terhadap perkebunan sawit Indonesia adalah tidak benar.

“Kami curiga ini sebenarnya lebih pada masalah persaingan bisnis. Mereka (Eropa) sebe­narnya keluarkan resolusi sawit untuk melindungi minyak nabatinya sendiri,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Parle­men Uni Eropa belum lama ini mengesahkan resolusi sawit. Isi resolusi itu berisikan catatan buruk tentang produksi sawit. Di antaranya menyebutkan produk sawit dari Asia terkait dengan isu korupsi, pekerja anak, pelang­garan hak asasi manusia (HAM), penghilangan hak masyarakat adat, dan perusakan lingkungan. Dalam resolusi tersebut juga terdapat rekomendasi perlunya investasi dari komoditas sawit ke sun flower oil dan rapeseed oil.

Pemerintah geram dengan pengesahan resolusi sawit terse­but. Merespon keputusan itu, pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan ekspor CPO ke Eropa. Tidak hanya itu, pemerintah juga mempertimbangkan mengevaluasi per­janjian kerja sama ekonomi lainnya. Langkah tersebut dinilai perlu diambil karena Eropa di­anggap sudah berlebihan mengintervensi perkebunan sawit Indonesia.

Peneliti Institute for Develop­ment of Economics and Finance (Indef) Sugiyono Madelan me­nyarankan pemerintah segera dengan gencar melakukan so­sialisasi untuk mematahkan tuduhan terhadap perkebunan sawit Indonesia.

“Saya kira keputusan resolusi sawit tidak bisa ditarik. Yang perlu dilakukan melurus­kan tudingan-tudingan miring terhadap sawit Indonesia,” ungkapnya.

Dia menuturkan, persaingan antara minyak sawit dan nabati sebenarnya sudah lama terjadi. Namun, produsen sawit kalah gencar di dalam melakukan promosi dan menghalau isu negatif. Makanya tidak heran, pandangan dunia terhadap sawit terus memburuk.

Menurutnya, jika pemerintah ingin melawan keputusan Uni Eropa, cara lebih baik yakni dengan memperkarakannya dengan mengajukan gugatan kelembaga perdagangan inter­nasional.

Sementara itu, Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menilai, pemerintah memiliki celah untuk mem­batalkan resolusi sawit melalui perundingan Comprehensive Economic Partnership Agree­ment (CEPA).

“Lewat CEPA, Indonesia bisa meminta kemudahan agar produk sawit masuk ke pasar Uni Eropa. Sekaligus meminta mereka memberikan technical assisstance bagi produsen dan eksportir sawit Indonesia agar sesuai dengan standar mereka,” katanya.

Undang Parlemen Prancis

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan (Ke­mendag) Ari Satria mengung­kapkan, pihaknya mensinyalir ada pihak tertentu yang menye­barkan berita bohong menge­nai sawit Indonesia sehingga Parlemen Eropa mengesahkan resolusi sawit.

“Kami belum tahu siapa pelakunya, sepertinya melibat­kan NGO (organisasi non-pemerintah). Ada sebar gosip menuding minyak sawit Indone­sia mengandung bahan-bahan berbahaya dan mempekerjakan mereka yang di bawah umur,” tuturnya.

Ari mengatakan, pihaknya telah menghubungi Parlemen Prancis untuk datang menyak­sikan langsung perkebunan sawit di Indonesia. Sayangnya, undangan tersebut sampai seka­rang belum direspons. (rmol.co)

Click to comment

The Latest

To Top