Dewan Kebut Pembahasan 25 Prolegda – KOLAKA POS

KOLAKA POS

SULSELBAR

Dewan Kebut Pembahasan 25 Prolegda

KOLAKAPOS, Makassar–Anggota DPRD Kota Makassar berjanji akan mengebut pembahasan 25 program legislasi daerah (prolegda) yang masuk dalam rancangan peraturan daerah (ranperda). Bahkan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) DPRD Makassar optimis prolegda tuntas dibahas oleh pansus hingga tahun 2017 berakhir.
Ketua BPPD, Andi Nurman mengaku sejumlah prolegda berhasil dirampungkan, empat ranperda pekan depan diusulkan ke pimpinan DPRD Kota Makassar untuk dibuatkan panitia khusus.
“Kita berusaha semaksimal mungkin agar prolegda bisa kita realisasikan. Kesalahan yang terjadi selama ini mengapa target prolegda yang diprogramkan tidak pernah selesai hingga akhir tahun karena ketidakdispilinan SKPD juga legislatif sendiri,” ungkapnya saat ditemui disela-sela kegiatan sosialisasi, Minggu (16/4).
Andi Nurman menambahkan, ada empat ranperda yang memang mendesak untuk dibahas diantaranya Ranperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah, Ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 5 tahun 2012 tentang retribusi perizinan tertentu (retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing), Ranperda nomor 13 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 dan Renperda perubahan Perda nomor 5 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2014-2019.
legislator Golkar itu juga menegaskan, Ranperda RDTR merupakan lanjutan Perda RTRW yang disahkah 2015 lalu, RDTR akan mengatur implementasi pembangunan kota lebih detail. Sementara untuk tiga perda lainnya telah siap untuk dibahas di pansus dan tidak perlu lagi pembuatan naskah akademik.
“Sesuai penjelasan dari Bagian Hukum Pemkot, jika revisi perda tidak butuh naskah akademik lagi, sisa batang tubuh ranperda yang akan dibahas di pansus apakah ada penambahan atau pengurangan pasal-pasal,” katanya.
Sementara itu, anggota BPPD lainnya, Muhammad Said mengatakan pemerintah kota juga harus proaktif mendukung pembahasan ranperda, sebab hingga memasuki triwulan ke dua 2017 belum ada satu pun ranperda yang dibahas di pansus sehingga 22 Program Legislasi Daerah (Prolegda) terancam tidak dibahas maksimal. “Ini berdampak langsung ke kita karena menyangkut produktivitas, kita juga malu sama konsitituen jika disebut tidak produktif,” jelasnya.
Terkait hal itu, Kepala Bagian Hukum Pemkot Makassar, Umar menjelaskan, ke empat ranperda tersebut secara administratif sudah memenuhi legalitas dan siap dilanjutkan ke pansus. “Standar prosedur sudah memenuhi sarat dibahas di pansus, sesuai UU 12 tahun 2011 dan Permendagri nomor 80 tahun 2015 mengamanahkan bahwa jika Ranperda sifatnya perubahan tidak perlu naskah akademik jadi sudah bisa dibahas saat ini,” singkatnya.(bkm/fajar)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top