Fasilitas Buruk, Terminal Bayangan Jadi Primadona – Hacked by TryDee

Hacked by TryDee

SULSELBAR

Fasilitas Buruk, Terminal Bayangan Jadi Primadona

KOLAKAPOS, Makassar–Buruknya fasilitas yang dimiliki Perusahaan Daerah Terminal Metro Makassar menjadi salah satu pemicu berkembang terminal bayangan. Bahkan pemilik angkutan belum berminat untuk menunggu, mengambil dan menurunkan penumpang dalam terminal dan lebih memilih di luar terminal.

Hal tersebut ditegaskan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Makassar, Mario Said kepada BKM.
Mantan Kabag Ekonomi dan Pembangunan Pemkot Makassar itu-pun menilai, masyarakat atau penumpang yang akan menggunakan jasa angkutan daerah merasa lebih nyaman dan mudah mengambil angkutan di luar dari terminal. Sehingga sopir angkutan melihat fenomena tersebut dan ikut memilih beroperasi di luar terminal.
“Munculnya terminal bayangan karena fasilitas toilet dan tempat duduk yang akan digunakan penumpang dan pemilik angkutan di dalam terminal belum memadai, sehingga terminal harus bekerja ekstra untuk membenahinya. Intinya penumpang ingin merasa nyaman dalam terminal dan otomatis para sopir sudah pasti masuk dalam terminal,” kata Mario.
Mario menambahkan, meskipun penertiban terminal bayangan yang dilakukan Tim Terpadu yang dibentuk PD Terminal Metro Makassar rutin dilakukan, Mario melihat aktifitas terminal bayangan tetap masih banyak ditemukan dengan mudah.
Dishub Kota Makassar juga tidak dapat berbuat banyak dalam menindaki aktifitas terminal bayangan di Makassar, sebab ada pihak terkait yang memiliki kewenangan dalam menyikapi persoalan terminal bayangan.
“Penertiban kita selalu lakukan melalui tim terpadu yang dibentuk PD Terminal Metro Makassar. Menurut saya, fasilitas sarana yang baik adalah kunci dari persoalan ini. Kita tidak bisa berbuat banyak kecuali dengan melakukan penertiban yang diketuai PD Terminal,” ujarnya.
Terpisah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, menuntut Pemerintah Kota Makassar kembali memberlakukan penertiban Perusahaan Otobus (PO) dalam hal menaikkan dan menurunkan penumpang.
Sekertaris Komisi C DPRD Makassar, A Pahlevi, mengkritisi, jika akhir-akhir ini penertiban kurang dilakukan, sehingga penumpang dan pemilik kendaraan pun dengan santai beraktifitas di luar terminal.
“Wajar jika banyak masyarakat yang mengeluhkan kemacetan akibat terminal bayangan. Sebab masyarakat yang menumpang bus lebih memilih menunggu di pinggir jalan dari pada masuk terminal dengan dalih malas masuk terminal. Harusnya pemilik angkutan diberi peringatan dan saksi tegas berupa pencabutan izin operasionalnya,” Ungkapnya saat melakukan kunjungan di Jalan Nusantara, kemarin.
A Pahlevi juga menyoroti terminal bayangan yang justru makin ramai dan semakin hidup dibandingkan terminal. Perilaku ini disebabkan oleh ketidaktegasan Pemerintah Kota menindak prilaku para supir dan pengusaha angkutan.
Padahal, kata dia, secara jelas larangan menaikkan dan menurunkan penumpang di luar terminal telah ditetapkan melalui Surat Dinas Perhubungan Prov. Sul-Sel No.550/551 -23- 785/06 Tanggal 13 Desember 2006, Tentang larangan kendaraan AKDP dan AKAP menaikkan dan menurunkan penumpang di pool kendaraan ditambah lagi dengan Surat Keputusan Walikota Makassar No.510/Kep/551-23/2004 Tanggal 12 Agustus 2004, tentang larangan menaikkan dan menurunkan penumpang pada pool Kendaraan Bus AKDP dan AKAP dalam wilayah Kota Makassar.
Ditambah pula dengan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Wilayah Kota Besar Makassar tentang larangan kendaraan angkutan AKDP dan AKAP menaikkan dan menurunkan penumpang di pool kendaraan.
Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Hasanuddin Leo juga menegeaskan bahwa Perusahaan Daerah (Perusda) Terminal seharusnya di ambil alih oleh Kementrian Perhubungan. Pihak Kementrian harusnya telah menginvenrtarisasi aset apa saja di perusda terminal.
“Pemkot Makassar dalam hal ini Dishub pernah dijanji akan mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementrian untuk memperbaiki terminal, tapi itu dibatalkan karena ada Perusda-nya. Padahal besaran DAKnya hingga Rp40 miliar masing-masing Rp30 miliar untuk Terminal Daya, Rp10 miliar untuk Malengkeri,” ujarnya.
Legislator Fraksi PAN ini berharap agar dinas terkaitharus menertibkan para sopir angkutan yang parkir ditempat yang dinilai sangat mengganggu aktifitas warga. (bkm/fajar)

Click to comment

The Latest

To Top