Stadion Barombong Tergantung Pusat – KOLAKA POS

KOLAKA POS

SULSELBAR

Stadion Barombong Tergantung Pusat

KOLAKAPOS, Makassar–Hingga kini pembangunan Stadion Barombong masih terhambat penyelesaian. Pasalnya, penganggaran pembangunan stadion termegah di Sulsel itu masih bersoal. Harapan Pemprov Sulsel untuk memperoleh suntikan dana dari pusat masih tanda tanya.

Kendati SKPD terkait, Dinas Pemuda dan Olahraga sudah mengusulkan proposal permohonan anggaran ke pusat namun hingga saat ini belum ada kepastian apakah akan terakomodir atau tidak.
Sejauh ini, pembangunan masih bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulsel tahun 2017.
Kabid Peningkatan Prestasi Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga, Muhlis Mallajareng mengatakan pihaknya telah mengusulkan anggaran Rp49 miliar untuk pembangunan tribun selatan. Hal ini sebagai tindak lanjut kunjungan wakil presiden, menpora dan anggota DPR RI ke stadion ini.
“Kita sudah usulkan sejak pembahasan RAPBN 2017 ke Kemenpora dan Bappenas serta komisi X DPR. Sejauh ini yang kami dengar hanya setengahnya yang disetujui sekitar Rp20 miliar lebih,” kata Muhlis, saat ditemui di Kantor Gubernur Sulsel.
Muhlis menjelaskan sejauh ini di APBN pokok 2017 belum ada anggaran pembangunan stadion yang sudah dimulai tahun 2013 ini. Pihaknya berusaha di APBN perubahan 2017 bisa dimasukkan anggaran tersebut.
Salah satu kendala yang dihadapi pihaknya, menurut Muhlis adalah saat ini pihak Kemenpora fokus pada persiapan pelaksanaan Asian Games 2018. Sehingga anggaran infrastruktur olahraga hampir semuanya terfokus ke sana.
Tahun ini, Dispora mendapatkan anggaran Rp95 miliar dari APBD 2017. Sekitar Rp90 miliar digunakan menyelesaikan tribun utara dan pembangunan tribun barat, sisanya digunakan untuk perencanaan dan pengawasan.
Terkait persoalan lahan dengan PT GMTD, Muhlis menyebutkan sudah dikoordinasikan dengan Pemerintah Kota Makassar. Pasalnya perizinan pembangunan ruko dan perumahan di atas lahan yang akan digunakan sebagai tempat parkir ini dilakukan di pemkot.
“Sudah ada intruksi tertulis dari Pak Gubernur ke Pak Wali Kota Makassar. Masalahnya juga, kita sudah delapan kali rapat, namun pimpinan GMTD selalu tidak hadir dan hanya diwakili stafnya. Jadi susah juga untuk membahasnya,” jelasnya.
Dalam waktu dekat ini, Pemprov kembali mengagendakan pertemuan dengan Pemkot dan GMTD soal lahan 3,35 hektar yang harusnya sudah diserahkan. Hanya saja, rapat ini masih menunggu kepulangan Gubernur dan Sekda Sulsel dari Umrah.
Kepala Biro Pemerintahan Sulsel, Hasan Basri Ambarala menambahkan pihaknya bersama pemkot telah mendesak pimpinan PT GMTD saat rapat umum pemegang saham (RUPS) beberapa waktu lalu.
“Kita bersama pemkot sudah menolak pembangunan ruko tersebut. Ini stadion internasional, jangan hanya berburu keuntungan, harus memperhatikan kepentingan masyarakat. Kata pimpinan mereka, ditampung dulu dan bicarakan ditingkat direksi,” tambahnya.
Sementara itu, pihak Pemkot mengakui tak pernah mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas ruko dan perumahan yang dibangun GMTD. Karena itu dalam waktu dekat dilakukan pemeriksaan sebelum dilakukan penindakan. (bkm/fajar)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top