Sertifikat Prona Ternyata tak Gratis – KOLAKA POS

KOLAKA POS

SULSELBAR

Sertifikat Prona Ternyata tak Gratis

Net/Ilustrasi

KOLAKAPOS, Parepare–Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) oleh pemerintah pusat gratis bagi warga, namun demikian warga di Parepare masih harus merogoh kocek tak sedikit untuk mendapatkan sertifikat tanah dari Prona, mereka dibebankan biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Padahal berdasarkan aturan, Pasal 6 PP Nomor 34 Tahun 2016 tentang kewajiban pembayaran atau pemungutan Pajak digratiskan. Salah satu poin dari pasal tersebut adalah; orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.

Di Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, kurang lebih 100 sertifikat prona yang telah keluar dari Badan Pertanahan Negara (BPN) tahun 2016, namun warga di sana belum bisa langsung memiliki sertifikat tersebut, mereka ditagih pembayaran BPHTB yang nilainya bervariasi. Keluhan ini disampaikan warga Lemoe, Pabilla, saat ingin mengambil sertifikat prona di kelurahan dimintai pembayaran BPHTB yang nilainya hingga jutaan rupiah.

Menurutnya, dirinya tidak pernah diberitahu akan ada pembayaran BPHTB saat pengambilan sertifikat nantinya, yang ia ketahui bahwa Prona itu gratis, dan BPHTB juga gratis bagi warga yang nilai penghasilan tanahnya di bawah Rp60 juta. “Pembayaran BPHTB sebelumnya tidak pernah disosialisasikan kepada kami, dan sesuai NJOP tanah kami tidak kena BPHTB, karena NJOP-nya hanya Rp7.150 dengan luas tanah kurang lebih 8000 m2, artinya jika luas tanah dikali dengan harga NJOP hanya sekitar Rp56 juta atau tidak sampai Rp60 juta sebagaimana syarat untuk kena BPHTB sesuai aturan yang berlaku,” katanya.

Akibatnya, hanya segelintir warga yang mengambil sertifikatnya di kelurahan tersebut, lantaran tidak mampu membayar BPHTB. “Kami rakyat kecil ‘dikandang paksa’ membayar untuk mengambil sertifikat. Dari 100 sertifikat yang terbit, baru sekira 20 orang yang ambil, sekira 80 di antaranya masih tinggal dengan alasan tidak sanggup bayar,” bebernya. Kepala Kecamatan Bacukiki H Iskandar Nusu SSTP MSI yang dikonfirmasi menegaskan, tidak terdapat pungutan. “Kami sudah konfirmasi dengan lurah Lemoe bahwa yang ada adalah biaya BPHTB, bukan biaya sertifikat Prona, biaya tersebut langsung disetor ke Bank dan nilainya bervariasi tergantung luas lokasinya,” katanya.

Kepala Badan Keuangan melalui kasubid penagihan Rahmat dihubungi terpisah sebelumnya mengatakan, sebenarnya tidak ada biaya sertifikat atas tanah yang di-Prona-kan, yang ada adalah biaya BPHTB, ketentuannya nilai penghasilan atas tanah atau bangunan di atas Rp60 juta. Betul yang tercantum di PBB nilai jual objek pajak (NJOP)-nya masih rendah, karena belum dilakukan perubahan, tapi harga pasaran sudah tinggi. “Kami taksir di Lemoe harga tanah paling sedikit Rp15.000 sampai Rp20.000/m2, sehingga BPHTB yang dikenakan pemilik sertifikat tersebut sesuai harga pasaran, bukan NJOP yang ada di PBB sekarang,” tandasnya. (bkm/fajar)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top