Kopel Soroti LKPJ Pemprov – KOLAKA POS

KOLAKA POS

SULSELBAR

Kopel Soroti LKPJ Pemprov

KOLAKAPOS, Makassar–Komisi Pemantau Legislatif (Kopel) menyoroti keterlambatan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LPKJ) Tahun Anggaran 2016.
Namun, Pemerintah Provinsi Sulsel mengklaim telah menyerahkan LKPJ itu tepat waktu.

Menurut Wakil Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, Herman mengatakan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, penyerahan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) sudah harus diparipurnakan. Namun, belum dilaksanakan hingga kini.
Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Sulsel, Hasan Basri Ambarala mengatakan, pihaknya sudah menyerahkan laporan itu tidak melebihi batas yang diatur dalam peraturan.
Berkas setebal 800 halaman itu sudah diserahkan sebelum tanggal 31 Maret lalu.
“Penyerahan LKPJ ini dilakukan sehari sebelum tenggat waktu yang diatur dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kita tidak telat, karena ini sesuai dengan waktu yang diberikan maksimal tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Jadi kalau dibilang telat itu salah, karena ini sesuai aturan,” ungkapnyam
Dia melanjutkan, proses selanjutnya tinggal menunggu undangan rapat dari pihak DPRD. Di mana LKPJ ini akan ditindaklanjuti oleh Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Sulsel, lalu ke Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulsel.
“Untuk proses sampai rapat paripurna, ada beberapa tahapan yang akan kita lakukan. Bisa saja melakukan peninjauan lapangan, hearing SKPD dan studi banding dengan provinsi lainnya,” lanjutnya.
Pihak DPRD memiliki waktu 30 hari sampai pada proses akhir yang akan dilakukan dengan rapat paripurna. Jika tak ada rekomendasi atau masalah berarti LKPJ tahun anggaran 2016 ini rampung. Kalaupun ada temuan, akan dilanjutkan ke rapat paripurna istimewa.
“Hanya saja selama ini, dalam beberapa tahun terakhir tak pernah ada masalah atau rekomenda si yang kami dapatkan dari DPRD Sulsel. Bahkan tahun lalu, kita mendapat penghargaan sebagai daerah terbaik ke empat dalam pengelolaan LKPJ,” lanjut Hasan.
Sebelum penyerahan LKPJ, pihak Biro Pemerintahan melalui Bagian Kinerja Pemda telah mengumpulkan laporan dari masing-masing SKPD yang ada dilingkup pemprov. Bahkan penyusunan LKPJ ini dilakukan sampai malam hari.
Hal ini dikarenakan pihak pemprov berusaha membuat LKPJ sesuai dengan kondisi nyata atau realitas yang ada di lapangan. Selain itu prinsip akuntabilitas dan transparan menjadi patokan pemprov dalam penyusunan LKPJ tersebut.
Selain masalah LKPJ, pemprov juga telah menyelesaikan tanggungjawab untuk pelaporan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2016 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Laporan ini juga diberikan pada Kamis 30 Maret di kantor BPK perwakilan Makassar.
“Kalau di BPKD (Badan Pemeriksa Keuangan Daerah) kami bertanggungjawab menyusun LKPD dan ini sudah diserahkan Pak Gubernur ke anggota VI BPK RI. Selanjutnya BPK akan melakukan audit terhadap LKPD ini,” jelas Kepala BPKD Sulsel, Andi Arwin Azis.
Terpisah, Ketua DPRD Sulsel Mohammad Roem, mengaku LKPJ pemprov memang baru diterimanya pekan lalu. Rapat paripurna rencananya digelar pekan ini.
“Saya kira tidak terlambat. Dibanding yang lalu, ini sudah cepat,” tutur dia. (bkm/fajar)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top