Sertifikat Prona Ternyata tak Gratis – KOLAKA POS

KOLAKA POS

SULSELBAR

Sertifikat Prona Ternyata tak Gratis

KOLAKAPOS, Parepare–Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) oleh pemerintah pusat gratis bagi warga, namun demikian warga di Parepare masih harus merogoh kocek tak sedikit untuk mendapatkan sertifikat tanah dari Prona, mereka dibebankan biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Padahal berdasarkan aturan, Pasal 6 PP Nomor 34 Tahun 2016 tentang kewajiban pembayaran atau pemungutan Pajak digratiskan. Salah satu poin dari pasal tersebut adalah; orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.
Di Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, kurang lebih 100 sertifikat prona yang telah keluar dari Badan Pertanahan Negara (BPN) tahun 2016, namun warga di sana belum bisa langsung memiliki sertifikat tersebut, mereka ditagih pembayaran BPHTB yang nilainya bervariasi. Keluhan ini disampaikan warga Lemoe, Pabilla, saat ingin mengambil sertifikat prona di kelurahan dimintai pembayaran BPHTB yang nilainya hingga jutaan rupiah.
Menurutnya, dirinya tidak pernah diberitahu akan ada pembayaran BPHTB saat pengambilan sertifikat nantinya, yang ia ketahui bahwa Prona itu gratis, dan BPHTB juga gratis bagi warga yang nilai penghasilan tanahnya di bawah Rp60 juta. “Pembayaran BPHTB sebelumnya tidak pernah disosialisasikan kepada kami, dan sesuai NJOP tanah kami tidak kena BPHTB, karena NJOP-nya hanya Rp7.150 dengan luas tanah kurang lebih 8000 m2, artinya jika luas tanah dikali dengan harga NJOP hanya sekitar Rp56 juta atau tidak sampai Rp60 juta sebagaimana syarat untuk kena BPHTB sesuai aturan yang berlaku,” katanya. (fajar)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top