Musdes Tawartebota Nyaris Ricuh – KOLAKA POS

KOLAKA POS

Jazirah Sultra

Musdes Tawartebota Nyaris Ricuh

Tokoh Masyarakat desa Tawartebota Abiding Slamet, saat menunjukan bukti hadir fiktif Musdes warga tahun 2016, pada minggu lalu.FOTO:Husman/Kolaka Pos

KOLAKAPOS, Unaaha–Musyawarah Desa (Musdes) Tawartebota, kecamatan Uepai, yang berlangsung akhir pekan lalu, nyaris ricuh antara masyarakat dan aparat desa, termasuk kepala desa Tawartebota, Marinus. Hal ini dipicu pada saat rapat berlangsung warga meminta laporan pertanggung jawaban (LPJ) anggaran Dana Desa (DD) tahun lalu.
Tidak diperlihatkanya LPJ DD 2016 kepada warga, sontak membuat warga protes karena dianggap tidak memiliki legalitas, ditambah lagi kegiatan yang dilakukan kepala desa diduga melakukan manipulasi tandatangan warga, dalam berita acara musyawarah desa tahun 2016 lalu.
Selain itu, suasana rapat yang mulai ricuh juga disebabkan beberapa pertanyaan dari masyarakat yang ditujukan ke kepala desa, salah satunya terkait Bumdes desa Tawartebota yang belum diprogramkan, tetapi sudah mengeluarkan anggaran modal usaha untuk pembelian traktor tiga unit, sehingga hal ini memunculkan pertanyaan jika selama ini kepala desa menggunakan anggaran desa sedikitnya Rp500 juta untuk kepentingan kelompoknya.
Tokoh masyarakat desa Tawartebota, Abiding Slamet mengatakan, penggunaan anggaran DD tahun sebelumnya disinyalir menyimpang dari aturan tetang tahapan penyusunan pengelolaan dana desa, sehingga kepala desa saat dimintai LPJ tidak bisa memperlihatkan ke warga.
“Dalam pengelolaan dana desa itu diatur dalam Permen desa nomor 22, semestinya kalau bicara perencanaan 2017 kita bicara dulu evaluasi dana desa tahun sebelumnya, dari evaluasi itu dibuktikan dari dokumen LPJ, baik LPJ tahan I dan LPJ tahap II, jika LPJ sudah bisa diperlihatkan ke masyarakat maka kita boleh lanjut membahas tentang perencanaan 2017, tapi itu tidak terjadi karena memang tidak ada,” ungkapnya.
Abiding melanjutkan, penggunaan dana desa yang dikelola kepala desa Tawartebot terkesan ditutup-tutupi, sehingga kegiatan pekerjaan yang dibiayai dari dana desa tersebut tidak ditahu dasar pelaksaanan kegiatanya, karena tidak dilibatkan masyarakat dalam penyusunan RPJMDes.
“Pengelolaan anggaran (DD, red) di Tawartebota itu tertutup, khususnya 2015-2016 sangat bermasalah, permasalahanya seperti perencanaan, semestinya sebelum anggaran diturunkan ke desa mestinya harus ada musyawarah desa dulu, tapi di Tawarebota tahun 2016 itu tidak ada, tiba-tiba ada pekerjaan tanpa ada persetujuan dari masyarakat sebagai pemilik forum penggunaan keuangan desa,” jelasnya.
Karena tidak diperlihatkanya permintaan warga atas LPJ tahun 2016, maka musyawarah desa Tawartebota yang dilangsungkan minggu lalu akhirnya gagal dilaksanakan, selain itu forum tersebut terkesan diatur oleh kepala desa itu sendiri.
“Penyebabnya itu, karena musyawarah desa itu tidak dilaksanakan secara parsitipatif, transparan dan akuntable dan memang musyawarah desa itu cacat hukum, seharusnya dalam musyawarah desa itu yang mengundang dari BPD dan panitia tapi ini kepala desa itu sendiri,” terangnya. (m4)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top