PLN Terancam Sanksi 35 Persen – Hacked by TryDee

Hacked by TryDee

SULSELBAR

PLN Terancam Sanksi 35 Persen

KOLAKAPOS, Makassar–PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) tidak dapat bermain-main terhadap pemadaman listrik. Pasalnya, jika pemadaman yang dilakukannya tidak jelas, maka sanksi tegas akan diberlakukan yakni pembayaran 35 persen ke pelanggan.

Pembayaran 35 persen tersebut kepada pelanggan atau masyarakat dalam bentuk pengurangan beban pada bulan berikutnya.
Hal tersebut terkuak dari hasil kunjungan kerja Komisi D DPRD Sulsel ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta, Kamis (30/3) lalu yang menghasilkan sejumlah poin.
Salah satu poin yang dibahas adalah sanksi bagi PLN jika terjadi pemadaman yang tidak jelas seperti yang terjadi bulan Januari lalu di Sulsel.
Sekretaris Komisi D, Ariady Arsal mengatakan, sanksitersebut penting untuk segera direalisasikan di Sulsel, khusus untuk punishment berupa sanksi 35 persen bagi PLN. “Jadi jangan sampai masyarakat saja yang kena imbas pemadaman listrik yang tidak teratur, tapi PLN tidak mendapatkan sanksi berupa reward ke pelanggan yang sudah membayar,” kata Ariady, Jumat (31/3).
Legislator PKS Sulsle ini menambahkan, kasus pemadaman seperti yang terjadi pada Januari lalu dikarenakan kelalaian. Untuk itu, di pembangkit listrik Bosowa di Jeneponto akan segera ditindaklanjuti oleh Kementerian ESDM.
Adapun poin yang lain yang menjadi pembahasan adalah layanan listrik untuk daerah terpencil di Sulsel seperti kepulauan di Selayar dan Pangkep. Kementerian ESDM akan back-up listrik di daerah terpencil melalui program PLTS. “Kami sangat apresiasif atas respon pemerintah pusat untuk membantu daerah khususnya daerah yang akses listrik susah, Selayar misalnya dapat anggaran hingga 48 M untuk 2017 ini.” jelas legislator asal daerah pemilihan Selayar, Bantaeng dan Jeneponto itu.
Sebelumnya, rombongan DPRD Sulsel diterima Dirjen kelistrikan Kementrian ESDM.
Pihak ESDM membenarkan bila sesuai Permen 8/2016 yang mulai berlaku pada 1 Januari 2017 yang mengatur sanksi kepada PLN atas pemadaman yang tidak jelas, PLN diwajibkan membayar 35 persen kepada konsumen. “Atas pemadaman yang tidak jelas, maka PLN harus membayar 35 persen kepada pelanggan,” ujar Kepala Bidang Pelayanan Masyarakat Kementerian ESDM, Ridwan. (bkm/fajar)

Click to comment

The Latest

To Top