Wajo Terima Pajak Bagi Hasil Rp48 Miliar – KOLAKA POS

KOLAKA POS

SULSELBAR

Wajo Terima Pajak Bagi Hasil Rp48 Miliar

Net/Ilustrasi

KOLAKAPOS, Sengkang–Kabupaten Wajo melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah Wajo Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Selatan, menerima pendapatan bagi hasil pajak daerah sebesar Rp48 miliar lebih. Pajak yang diperoleh di tahun 2016 ini terdiri dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak air permukaan, dan pajak rokok.
Rinciannya, pajak bahan bakar kendaraan bermotor Rp14,944 miliar. Pajak kendaraan bermotor Rp12,249 miliar. Bea balik nama kendaraan bermotor Rp11,908 miliar. Pajak air permukaan Rp126 juta. Pajak rokok Rp8,835 miliar.
Hal ini terungkap dalam Sosialisasi Pajak Daerah yang dilaksanakan UPT Pendapatan Wilayah Wajo di Hotel Sermani, Sengkang, Rabu (29/3). Kegiatan tersebut diikuti unsur pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, diler kendaraan bermotor, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat umum.
Hadir pula Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Bapenda Sulsel Muh Hasan Sijaya. Kepala UPT Pendapatan Samsat Wajo A Fitri Dwi Cahyawaty. Anggota Komisi C DPRD Sulsel Desy Susanti Sutomo. Kasat Lantas Polres Wajo AKP Mustari Alam. Kanit Regident Samsat Wajo Iptu Suryanto. Kepala Perwakilan Jasa Raharja Bosowasi Nur Akbar, dan wakil dari Bank Sulselbar Khairuddin.
Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Bapenda Sulsel Muh Hasan Sijaya, ketika membawakan materi antara lain menjelaskan landasan hukum pemungutan pajak daerah. Diantaranya Undang Undang No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Serta Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No 10 tahun 2012 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok.
Dikatakan, jenis-jenis pajak provinsi, seperti Pajak Kendaraan Bermotor yang merupakan pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.
Dia menyebutkan, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota wajib mengalokasikan paling sedikit 50 persen dari pajak yang diterima untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum.
”Alokasi anggaran diatur lebih lanjut oleh masing-masing kepala daerah, namun tetap dilakukan asistensi, pembinaan, evaluasi dan pemeriksaan oleh gubernur untuk memastikan dan menguji ketepatan alokasi dan penggunaan pajak,” jelasnya.
Bentuk kegiatan pelayanan kesehatan antara lain bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat kurang mampu. Pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan. Penyediaan sarana khusus bagi perokok.
Termasuk untuk kegiatan memasyarakatkan bahaya merokok. Iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok, dan kegiatan lainnya yang menunjang fungsi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
Hasan Sijaya menjelaskan juga program ungulan Samsat bernama Samsat Care yang sudah dilaksanakan di Kota Makassar. Meski sekarang baru berlaku di Kota Makassar, namun program tersebut direncanakan juga dilaksanakan di kabupaten dan kota secara bertahap.
”Layanan Samsat Care ini memberi kemudahan dan mendekatkan pelayanan kepada publik. Program ini dibuat untuk melayani masyarakat penyandang disabilitas dan lansia pada khususnya, dan masyarakat pada umum dengan syarat tertentu,” terangnya.
Bagi penderita disabilitas dan lansia yang ingin membayar pajak tidak perlu repot-repot ke kantor Samsat, cukup menelepon ke call centre untuk selanjutnya akan dilayani petugas dari Samsat, yang terdiri dari unsur kepolisian satu orang dan personel Samsat. Sedangkan bagi masyarakat umum dan corporate, jenis layanan ini hanya bisa berlaku jika pajak kendaraan wajib pajak tersebut minimal Rp5 juta. (bkm/fajar)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top