Pemerintah Harus Tegas Soal Taksi Online – KOLAKA POS

KOLAKA POS

SULSELBAR

Pemerintah Harus Tegas Soal Taksi Online

Net/Ilustrasi

KOLAKAPOS, Makassar–Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) turut angkat bicara terkait kisruh antara taksi konvensional dan taksi online. KPPU meminta pemerintah mengambil sikap tegas dalam pengaturan kedua jasa transportasi tersebut.

Alasannya, kekisruhan antara pelaku usaha berbasis taksi konvensional dengan taksi online bisa semakin memanas di sejumlah kota besar di Indonesia bila tak segera diambil kebijakan.
Ketua KPPU Syarkawi Rauf mengatakan, saat ini kebijakan pemerintah untuk angkutan konvensional dan angkutan online masih belum seragam. Misalnya, menyoal kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sebagai syarat angkutan, seperti pajak dan uji kelayakan kendaraan.
Kewajiban kepada angkutan konvensional yang lebih berat membuat pelaku usahanya sulit bersaing dengan angkutan jasa transportasi online dalam hal pemberian tarif. Alhasil, merupakan sikap yang wajar bila ada tuntutan dari taksi konvensional untuk penertiban angkutan online.
“Kebijakan di sektor jasa transportasi, regulasi yang digunakan baik untuk angkutan konvensional maupun online harus sama. Sehingga, masing-masing pelaku usaha bisa bersaing satu sama lain,” kata Syarkawi melalu rilisnya yang dikirim ke BKM, akhir pekan lalu.
Selain memberikan pengaturan yang sama, tambah Syarkawi, pemerintah juga harus tegas dalam memberikan sanksi kepada semua pelaku usaha yang melanggar peraturan. Pengusaha angkutan online dan pengusaha angkutan konvensional harus sama-sama diberikan sanksi yang tegas bila melanggar aturan. Dengan begitu, seluruh pelaku usaha akan merasa mendapatkan perlakuan yang sama.
Terkait dengan revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32/2016, Syarkawi mengatakan, terdapat dua poin penting yang menjadi perhatian KPPU. Masing-masingnya yaitu, mengatur standar minimum untuk pelayanan terhadap konsumen atau penumpang dan pengaturan tarif batas atas.
Dia menjelaskan, adanya aturan standar pelayanan minimum dapat menjadi jaminan dalam memberikan keamanan dan kenyamanan kepada konsumen. “Kalau untuk tarif, kami lebih setuju pengaturan batas atas dan tidak merekomendasikan ketentuan batas bawah. Sebab, kalau pengaturan batas bawah justru menjadi disinsentif bagi pengusaha serta dapat melemahkan kemampuan berinovasi,” kata Syarkawi.
Ketentuan batas bawah tarif angkutan taksi konvensional dan online justru akan berdampak pada biaya transportasi mahal dan membuat kita sulit menurunkan ongkos transpor. Batas bawah tarif akan memaksa konsumen membayar biaya angkutan mahal. Hal ini sama saja membiarkan konsumen menanggung inefisiensi operator jasa transportasi.
Syarkawi menambahkan, hadirnya taksi online di sektor jasa transportasi sejatinya telah menjadi perhatian KPPU sejak setahun terakhir. “Kami tengah mengkaji pengaduan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran persaingan usaha yang dilakukan oleh pengusaha taksi online,” ujarnya.
Pengaduan tersebut berupa dugaan tindakan predatory pricing yang dilakukan oleh sejumlah pengusaha taksi online. Yakni, memasang tarif yang sangat rendah dengan tujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha saingannya ataupun untuk mencegah masuknya pengusaha lain ke dalam pasar yang sama.
Berapa bulan belakangan, tarif angkutan online dibanderol dengan harga murah, bahkan juga menawarkan berbagai promosi hingga perjalanan gratis.
Menurut Syarkawi, KPPU tentunya siap menindak pelaku usaha apabila terbukti melakukan predatory pricing untuk menyingkirkan pesaingnya. “Kami akan melihat bagaimana struktur cost yang berlaku pada angkutan online, bagaimana para pengusaha ini bisa menetapkan harga yang begitu rendah,” kata Syarkawi.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Sulsel, Ilyas Iskandar mengatakan, pihaknya sementara menggodok peraturan yang harus dilaksanakan pengelola taksi online. Dua yang menjadi perhatian adalah soal tarif dan kuota yang akan diberikan untuk taksi online.
Dia memberi gambaran, setidaknya tarif yang berlaku minimal hampir sama dengan tarif taksi konvensional. Pemprov berusaha untuk mengeluarkan keputusan yang diharapkan bisa menguntungkan dua belah pihak, baik taksi online maupun konvensional paling lambat 1 April mendatang sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan Kementerian Perhubungan. (bkm/fajar)

Click to comment

The Latest

To Top