Dewan Larang Minimarket Dekat Kios – KOLAKA POS

KOLAKA POS

SULSELBAR

Dewan Larang Minimarket Dekat Kios

KOLAKAPOS, Makassar–Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar akan melakukan kajian atas regulasi tambahan tentang syarat berdirinya minimarket di Makassar, hal ini dipicu agar usaha milik masyarakat tidak mengalami kerugian apalagi bangkrut karena banyaknya minimarket yang merajalela.

Legislator Makassar, Hamzah Hamid mengatakan, menjamurnya minimarket hingga merambah kepemukiman penduduk telah membawa dampak negatif diantaranya banyak mematikan usaha milik masyarakat kecil.
“Lokasinya sudah sangat berdekatan, kini juga mulai dibangun dipemukiman penduduk yang rata-rata masyarakat juga membuka warung dan kios,” ungkapnya saat berada di sekertariat jalan Toddopuli,.
Legislator Fraksi PAN Makassar ini mengusulkan agar minimarket tidak terlalu berdekatan dengan kios warga serta ada batasan agar tidak terlalu memasuki wilayah pemukiman. Hal teknis seperti itu perlu diatur oleh Pemkot termasuk penetuan jarak pembangunan minimarket agar tidak terlalu mempengaruhi transaksi di kios yang semakin mengalami penurunan.
“Regulasi ini hanya untuk mendorong peningkatan transaksi usaha kecil sebab keberadaan minimarket yang jaraknya hanya 50 meter bahkan ada yang saling berhadap-hadapan sangat merugikan masyarakat bawah,” jelasnya.
Ia juga mendorong pemerintah membuat program gerakan membeli kepada tetangga sebagai bentuk kepedulian bagi pelaku usaha kecil, dimana program itu, dapat membantu apalagi sejumlah prodak yang dijual dikios jauh lebih murah daripada di minimarket.
“Contohnya air galon jika dibeli di minimarket harganya sampai Rp25.000 namun di kios milik warga hanya Rp17.000 ada selisih Rp5.000 dengan jenis barang yang sama,” ucapnya.
Kendati demikian, ia menyadari jika keberadaan minimarket telah banyak menyerap tenaga kerja untuk mengurangi jumlah pengangguran, namun dia menyayangkan jarak yang terlalu rapat yang hingga saat ini belum ada aturan tegas dari pemerintah.
“Disisi lain kita bersyukur banyak masyarakat yang dulunya menganggur kini ada aktifitasnya berkait usaha seperti ini namun tidak salah juga kalau ada aturan yang mengikat,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Makassar, Susuman Halim juga mengatakan gerakan belanja di kios ini patut dijalankan selain sebagai bentuk protes atas banyaknya minimarket yang ilegal juga untuk meningkat usaha masyarakat kecil.
“Pemerintah harus mendorong agar minat masyarakat belanja di kios tradisional masih ada dan pemkot pasti tahu kebijakan pemerintaha harus mendahulukan pembangunan serta peningkatan ekonomi dimasyarakat di lorong,”katanya.
Sebelumnya, Dinas Penataan Ruang Kota Makassar telah menggembok 35 minimarket yang melanggar. Minimarket yang digembok bahkan telah disanksi teguran.
Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, Sulyadi Perdana Putra mengatakan, kebanyakan minimarket yang telah digembok adalah Indomart. Sedangkan Alfa Mart dan Alfa Midi masih diberikan toleransi untuk beroperasi dan melengkapi izin outlet sesuai dengan peruntukan ke pemerintah kota.
“Sampai saat ini kita sudah gembok 35 minimarket tapi itu semuanya adalah Indomart. Karena minimarket itu sama sekali belum ada laporan untuk melakukan verifikasi izin outlet sesuai dengan peruntukannya. Misalnya, izinnya kebanyakan izin rumah tinggal, tapi kenyataannya dijadikan sebagai tempat usaha. Itulah kami minta tapi belum ada respon. Sedangkan Alfa Mart dan Alfa Midi sudah melakukan verifikasi, melaporkan outlet dan kita berikan toleransi,” jelas Sulyadi.
Terkait kecamatan mana yang banyak ditempati minimarket tanpa izin, Sulyadi tidak dapat membandingkan. Dia menilai, semua wilayah memiliki minimarket tanpa izin. Sementara untuk batas waktu verifikasi izin, Dinas Penataan Ruang memberikan batas waktu hingga April mendatang. “Saya tidak bisa sebut itu, tapi semuanya samaji tiap wilayah ada minimarket tanpa izin,” tutupnya. (bkm/fajar)

Click to comment

The Latest

To Top