BPI UU Desa Demo – KOLAKA POS

KOLAKA POS

Jazirah Sultra

BPI UU Desa Demo

BPI UU Desa saat melakukan aksi di depan kantor Kejari Konsel.FOTO:Saprudin/Kolaka Pos

Soal Intervensi Oknum Kecamatan dan Kabupaten

KOLAKAPOS, Andoolo–Barisan Pengawal Implementasi (BPI) UU Desa Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), melakukan aksi demo terkait banyaknya usulan atau kegiatan yang dikemas dalam sebuah proposal yang ditawarkan ke pemerintah desa. Dengan mengatasnamakan pihak-pihak tertentu.

Selain itu adanya penekanan atau intervensi dari beberapa oknum pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten yang ditujukan ke pemerintah desa untuk mengakomodir usulan atau kegiatan tertentu. Meskipun usulan tersebut tidak prioritas dan tidak melalui Musrembang desa.

Salah satu koordinator BPI-UU Desa Majid mengungkapkan salah satu contoh yang tidak sesuai dengan perncanaan adalah pelatihan para legal di desa, dimana tahun lalu telah dilaksanakan kegiatan tersebut. Namun tahun ini ada lagi, padahal dalam perencanaan desa itu tidak ada.

“Kemudian juga pelaksanaan asistensi usulan dan APB Desa oleh satker Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), terkesan hanya mencocokan kode rekening yang ada di Perbup dengan jenis usulan. Tetapi mengabaikan tahapan Musrembang desa, misal masih lolosnya pengadaan lampu jalan, pengadaan buku dan lain-lain,” jelasnya.

Kemudian lanjut dia, adanya surat resmi Kadis DPMD Kabupaten Konsel yang melegalisasi kepentingan oknum atau lembaga tertentu, untuk melibatkan diri dalam pelaksanaan kegiatan APB desa tahun 2017. Disalah satu hotel di Kendari dengan tujuan peningkatan kapasitas desa, dimana desa diwajibkan ikut dengan biaya Rp. 1, 5 juta per orang dan sifatnya dadakan.

“Semua usulan tersebut, membuat desa takut untuk tidak mengakomodir usulan yang tidak sesuai perencanaan tersebut,” ungkapnya.

Menyikapi hal tersebut BPI-UU Desa, mendesak Kadis DPMD Konsel untuk menghentikan segala bentuk intervensi baik dari Pemerintah maupun oknum non Pemerintah. Kadis DPMD juga diminta untuk memantau dan memastikan kinerja tim asistensi usulan dan APB Desa 2017 sesuai mekanisme yang ada.

“Selain itu kita juga minta Kejaksaan Konsel selaku tim TP4D, untuk memantau pergerakan oknum yang melakukan intervensi usulan,” tegasnya.

Sementara itu Kasi Intel Kejari Konsel Ramadan SH, MH menjelaskan, terkait aksi tersebut pihaknya akan melakukan pengkajian terhadap apa yang menjadi tuntutan oleh pihak BPI. Kalau memang banyak kegiatan yang tidak dijalankan sesuai perencanaan awal, maka dalam waktu dekat pihaknya akan kelapangan mengecek kebenaran hal tersebut.

“Tuntutan BPI tersebut, Kami akan turun langsung lapangan untuk melihat apakah sudah sesuai atau tidak,” tegasnya. (k5/b/hen)

Click to comment

The Latest

To Top