GMTD Serahkan 2 Ha Lahan Pemkot ke PLN – KOLAKA POS

KOLAKA POS

SULSELBAR

GMTD Serahkan 2 Ha Lahan Pemkot ke PLN

KOLAKAPOS, Makassar–Sebuah kesalahan yang tergolong fatal diduga dilakukan pihak PT Gowa Makassar Tourisme Development (GTMD). Perusahaan tersebut ternyata telah menyerahkan lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum-fasos) untuk Pemerintah Kota Makassar ke PT PLN Sulselbar.
Tidak tanggung-tanggung, lahan itu luasnya dua hektare. Oleh pihak PLN, lokasi telah dimanfaatkan dengan mendirikan gardu induk di atasnya.
Anggota Pansus Susuman Halim, mendesak PT GMTD untuk segera menyerahkan lahan fasum-fasos seluas 2 hektare itu ke Pemkot Makassar. Sebab, lahan yang berlokasi di kawasan Tanjung Bunga itu diketahui sudah dihibahkan ke PT PLN Sulselbar tanpa mendapat persetujuan dari pemkot.
”Kita temukan telah terjadi kesalahan penyerahan fasum-fasos di Tanjung Bunga. Seharusnya, GMTD menyerahkannya ke pemkot, tapi malah menghibahkannya ke PLN. Ini jelas-jelas menyalahi aturan,” kata Sugali di gedung dewan, kemarin.
Legislator Fraksi Demokrat ini meminta GMTD untuk tidak main-main dengan lahan fasum fasos milik pemkot, yang selalu mengatasnamakan hibah ke pihak lain.
“Sudah berapa tahun itu lahan digunakan. Sudah banyak keuntungan yang didapatkan tanpa sepersenpun disetorkan ke pemerintah kota. Pihak PLN merasa itu miliknya,” beber Sugali, sapaan akrab Susuman Halim.
Anggota pansus lainnya, Mustagfir Sabri menegaskan, tindakan PT GMTD tersebut merugikan pemkot. Diapun mendesak pihak perusahaan untuk segera mengalihkan lahan itu menjadi milik pemkot, bukan PLN.
”Saya sudah sampaikan saat rapat, bahwa lahan itu hak pemkot. Kenapa malah dihibahkan ke PLN. Ini bisa merugikan negara hingga Rp40 miliar. Kita akan bicarakan secara jelas di rapat selanjutnya nanti,” kata legislator yang karib dipanggil Moses ini.
Legal Manager PT GMTD Joni Kuncoro yang dikonfirmasi, kemarin mengakui adanya kesalahan penyerahan fasum fasos. Dia berdalih, saat dihibahkan 1998 lalu, aturan penyerahan ke pemerintah belum jelas.
“Memang, sesuai yang dikatakan dewan, kita ada kesalahan pada tahun 1998. Karena memang saat itu aturannya belum jelas. Kita anggap PLN bagian dari pemerintah juga. Makanya kita serahkan ke PLN. Apalagi digunakan untuk kepentingan rakyat,” kelitnya.
Joni mengklaim, kesalahan yang terjadi hanya di masalah administrasi. Dia berharap melalui Pansus DPRD bisa dimediasi agar pemkot, PLN dan GMTD bisa saling support.
Seeblumnya, Humas PLN Sulselrabar Rosita Zulkarnaen, menjelaskan saat ini lahan di kawasan Tanjung Bunga itu telah dibanguni gardu induk. Dia beralasan, GMTD telah menghibahkannya ke PLN Sulselrabar dan bukan sebagai fasum fasos.
“Kalau dilihat dari isi perjanjian sesuai berita acara, murni serah terima hibah. Yang kita pahami itu bukan sebagai lahan fasum fasos. Kami beranggapan bahwa lahan itu sudah menjadi milik dan dalam penguasaan PLN,” jelasnya. (bkm/fajar)

Click to comment

The Latest

To Top