Ranperda Alot, Ada Reklamasi Baru di Makassar – KOLAKA POS

KOLAKA POS

SULSELBAR

Ranperda Alot, Ada Reklamasi Baru di Makassar

Net/Ilustrasi

KOLAKAPOS, Makassar–Badan Pembentukan Legislasi Daerah (BPLD/Baleg) membeberkan keterlambatan pembahasan Ranperda Detail Tata Ruang dan Lingkungan (RDTL) di 15 Kecamatan disebabkan banyaknya penambahan reklamasi di kota Makassar.
Seperti yang diketahui bahwa RDTL yang merupakan ranperda turunan dari Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang di dalam naskah akademik hanya melampirkan 14 kecamatan sedangkan saat ini ada penambahan kecamatan baru yaitu Sangkarrang.
Ketua BPLD DPRD Makassar, Rahman Pina mengatakan, pembahasan prolegda masih alot dan belum mengusulkan satu pun rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang masuk dalam program legislasi daerah (Prolegda) untuk dibahas di Panitia Khusus(Pansus) DPRD Makassar.
“Jadi pembahasan ini masih berkutat dipersoalan itu saja. Bahkan sedikit alot soal RDTL, karena setiap rapat selalu muncul hal-hal yang baru seperti penambahasan soal relakmasi terus,” ungkapnya saat digedung DPRD Makassar, Selasa (21/3).
Legislator Fraksi Golkar itu menambahkan, dewan selalu memberikan penegasan ke pemerintah kota agar dalam naskah akademik selanjutnya tidak ada lagi perubahan-perubahan reklamasi yang dilakukan konsultan karena ini dapat menghambat selesainya RDTL.
“Ternyata dalam RDTR disiapkan reklamasi baru lagi di belakang Popsa, Kita berharap ini tidak dilakukan terus menerus seperti penambahan-penambahan reklamasi,” tegasnya.
Ia juga memberikan waktu kepada konsultan untuk mempersiapkan kelengkapan naskah akademik, agar saat rapat selanjutnya tidak ada lagi yang bersoal.
” Kita harapkan kekurangan data 1 kecamatan dan 10 kelurahan bisa segera dipenuhi karena perda tersebut harus ditetapkan pada tahun 2017,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Makassar, Indira Mulyasari Paramastuti menuturkan, ada banyak yang akan digodok dewan untuk di jadikan ranperda seperti perlindungan tenaga kerja di Kota Makassar dan itu merupakan usulan langsung dari SKPD dan perlindungan tenaga medis usulan dari dewan.(bkm/fajar)

Click to comment

The Latest

To Top