Bone Ditarget Rp94,43 M Pajak Daerah – KOLAKA POS

KOLAKA POS

SULSELBAR

Bone Ditarget Rp94,43 M Pajak Daerah

Net/Ilustrasi

KOLAKAPOS, Bone–Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah Bone ditarget menghimpun pajak daerah tahun anggaran 2017 sebesar Rp 94,43 miliar. Terdiri dari pajak kendaraan bermotor (PKB) Rp 49,55 miliar. Bea balik nama kendaraan bermotor (BBN) Rp 43,32 miliar. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan Rp 17,33 miliar. Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp 3,12 miliar. Dan pendapatan denda pajak PKB dan BBN-KB sebesar Rp 1,541.

“Saya sangat yakin hal ini bisa dicapai jika masyarakat melaksanakan pembayaran kewajiban pajaknya tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Selatan, Tautoto Tanaranggina ketika membuka Sosialisasi Pajak Daerah.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini dihadiri seratusan warga dan tokoh masyarakat. Hadir pula anggota Komisi C bidang Keuangan dan Pendapatan DPRD HAM Yushar Huduri dan Rusni Kasman sebagai peninjau.
Juga Kabid Perencanaan Bapenda Sulsel A Darmayani, Kepala UPT Pendapatan Wilayah Bone Nurlina, Kasat Lantas Polres Bone AKP A Syamsulipu, Kanit Regident Polres Bone, perwakilan SKPD se-Kabupaten Bone, dan diler kendaraan bermotor.
Lebih jauh dijelaskan Tautoto, APBD Sulsel tahun 2017 telah ditetapkan sebesar Rp8,9 triliun. Pendapatan asli daerah (PAD) ditetapkan Rp3,7 triliun. Sementara pajak daerah Rp3,3 triliun. Kontribusi pajak daerah terhadap APBD sebesar 37,23 persen, dan kontribusi pada PAD mencapai 88,99 persen.
“Saya sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengucapkan terima kasih atas pembayaran pajak yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016. Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 47.982.099.692 dari yang direncanakan sebesar Rp 45.688.700.000. Atau 105,02 persen. Sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dicapai Rp40.809.918.500, dari yang direncanakan Rp40.956.500.000, atau 99,64 persen,” terangnya.
Sosialisasi seperti ini, diakui Tautoto, sangat penting dan selalu dilaksanakan setiap tahun. Hal ini untuk memberikan pemahaman yang sama kepada wajib pajak mengenai ketentuan-ketentuan pajak daerah.
”Apalagi dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, tentu ada hal-hal yang kurang dipahami dan perlu penjelasan lebih gamblang menyangkut Penerimaan Negara Bukan Pajak,” ujarnya.
Program inovasi pelayanan publik yang ada pada UPT Pendapatan Wilayah Bone yakni gerai Samsat dan Samsat keliling di enam kecamatan. Melayani wajib pajak setiap hari Senin sampai Jumat sesuai jadwal yang telah ditentukan.
“Saya berharap, setelah sosialisasi, untuk masa-masa yang akan datang tidak ada lagi keluhan dari masyarakat wajib pajak tentang buruknya kinerja pelayanan. Jangan sampai orang mau membayar pajak dipersulit,” imbuhnya. (bkm/fajar)

Click to comment

The Latest

To Top