Surat Sakti Bupati jadi Polemik di Majene – KOLAKA POS

KOLAKA POS

SULSELBAR

Surat Sakti Bupati jadi Polemik di Majene

KOLAKAPOS, Majene–DPRD Kabupaten Majene melakukan protes terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah melalui surat resmi yang dikeluarkan kepada tiap organisasi perangkat daerah (OPD).Surat resmi yang dibuat Bupati Majene, H Fahmi Massiara mengeluarkan surat terbuka yang telah dirapatkan di internal Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Isi surat surat yang menjadi polemik itu meminta agar melakukan penghematan dan pemotongan belanja langsung TA 2017, terlebih untuk penyelesaian pembayaran program kegiatan yang tidak dibayarkan di TA 2016 akan dibebankan di APBD 2017.

OPD juga diimbau memperhatikan dan tidak mengurangi pos belanja, tetap yang berupa belanja pegawai dan belanja barang operasional penyelengaraan kantor. Bagitu juga dengan kebutuhan anggaran dalam ranga penyedian dana pendamping, serta tidak melakukan pemotongan pada anggaran yang bersumber dari dana Hibah, DAK, JKN, serta dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dan tetap mengupayakan terpenuhinya pencapaian output maupun outcome dari kegiatan prioritas daerah dan nasional.
Ketua DPRD Majene, Darmansyah menyebutkan, apa yang dilakukan pemerintah daerah itu sangat keliru dan tidak melalui mekanisme yang ada. “Dengan dikeluarkannya surat oleh bupati kepada seluruh OPD, dewan menilai sangat keliru. Alasannya karena setiap yang menyangkut anggaran harus dibahas secara bersama-sama dengan DPRD, dan harus menimbulkan keputusan bersama. Namun, ini beda dan kelihatan sepihak yang dilakukan eksekutif,”tegasnya. DPRD Majene sudah melayangkan surat secara resmi kepada pemerintah daerah agar surat yang dilkeluarkan bupati tersebut segera ditarik kembali atau secepatnya dibatalkan. “Intinya DPRD Majene sangat menolak surat tersebut,”tegasnya.
Walaupun, kata Darmansyah, DPRD Majene setuju kalau memang ada upaya penghematan anggaran dengan alasan untuk menutupi defisit tahun 2016. Akan tetapi, tidak seharusnya dengan cara seperti itu. Mestinya, terlebih dahulu harus dilakukan koordinasi antara pihak eksekutif dengan legislatif dan duduk bersama membahas mengenai masalah penghematan anggaran.(parepos/fajar)

Click to comment

The Latest

To Top