Wali Kota Makassar Curiga Oknum Pejabat-Investor ‘Bermain’ – KOLAKA POS

KOLAKA POS

SULSELBAR

Wali Kota Makassar Curiga Oknum Pejabat-Investor ‘Bermain’

KOLAKAPOS, Makassar–Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia tak pernah habis pikir ada 37 rumah toko (ruko) tanpa izin yang berdiri di lahan Stadion Barombong, Kecamatan Tamalate.
Orang nomor satu Makassar itupun menyampaikan kecurigannya. Ia menduga, berdirinya ruko dalam jumlah banyak itu karena adanya oknum pejabat pemkot yang ‘bermain’ dengan pihak investor.
Untuk itu, dirinya akan melakukan penelusuran lebih jauh. Juga menyiapkan sanksi tegas terhadap oknum pejabatnya yang terbukti ‘bermain’ dalam pembangunan puluhan ruko tak berizin izin itu.
“Kita akan cari tahu. Kalau terbukti, kita tindaki. Saya juga akanevaluasi kinerja dinas terkait, karena ini masalah sudah sering terjadi,” tegasnya, kemarin.
Untuk saat ini, wali kota yang akrab disapa Danny itu masih akan mencari solusi penyelesaian masalah tersebut. Kemungkinan pemkot melalui dinas terkait akan melakukan pembongkaran untuk 37 ruko. “Kita masih dalami, apakah nanti ruko dibongkar atau bagaimana,” ujarnya.
Ketua Komisi A DPRD Makassar Wahab Tahir, menyerahkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel untuk mengambil langkah terkait bangunan ruko di areal lahan Stadion Barombong. Legislator Golkar ini beralasan, lahan tersebut sudah dialihakn ke pemprov.
“Kita tidak bisa bicara soal disana karena itu wewenang dari provinsi. Biar provinsi yang menanganinya,” ujarnya di gedung DPRD Makassar, Selasa (14/3).
Diakui Wahab, ruko yang berjejer tak jauh dari bangunan Stadion Barombong sama sekali tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Karenanya, dia menyebut bangunan tersebut ilegal.
”Kalau ikuti aturan, memang tidak benar membangun ruko di situ. Karena itu kita persolakan provisi untuk mengambil tindakan. Sudah tidak ada lagi kewenangan pemerintah kota disitu,” kata Wahab.
Hal senada disampaikan Haslinda, anggota Komisi A DPRD Makassar lainnya. Kata dia,. yang berhak mengambil tindakan terkait keberadaan ruko di dekat Stadion Barombong adalah provinsi, dalam hal ini gubernur.
“Kalau itu wewenang pemkot, pasti kita arahkan untuk membongkar. Tapi ini kan wewenang dari provinsi. Jadi biarlah pemprov yang mengambil tindakan,” ujarnya. (bkm/fajar)

Click to comment

The Latest

To Top