Data Ganda dan Suket jadi Sengketa Pilgub – KOLAKA POS

KOLAKA POS

SULSELBAR

Data Ganda dan Suket jadi Sengketa Pilgub

KPUD POLMAN SAAT MEMBUKA KOTAK SURAT SUARA DIPANTAU PIHAK PANWASLIH DAN KEPOLISIAN.FOTO:Parepos/fajar

KOLAKAPOS, Polman–Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Polewai Mandar (Polman) terpaksa harus melakukan pembongkaran ulang isi kotak suara. Hal ini sekaitan dengan alat bukti yang diperlukan pada saat persidangan sengketa Pilgub Sulbar yang akan digelar, Jumat 17 Maret, mendatang.

Bagian Divisi Data dan Informasi, KPUD Polman, Said Usman Umar menuturkan, pembukaan kotak suara itu didasarkan pada surat penyampaian dari KPU Provinsi, tertanggal 13 Maret, terkait adanya gugatan yang diajukan salah satu paslon yang masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Gugatan itu sudah diterima oleh KPU Provinsi, sehingga kita diperintahkan untuk membuka kembali kotak suara. Dasarnya jelas, PKPU No 11 tahun 2015 pada pasal 71 dibolehkan melakukan pembukaan kotak suara dalam hal menyiapkan bukti terkait adanya gugatan persidangan di MK,”jelasnya.
Said menjelaskan, bukti yang dibutuhkan KPU Provinsi sebagai pihak tergugat adalah form C1, C1 plano, C7, A3, A4, A5 dan ATB. Itu karena hampir semua TPS di Polman masuk dalam delik aduan, hanya saja karena yang disengketakan adalah persoalan suket (pemilih DPTB), maka KPU akan mencari semua ATB yang tersebar di semua TPS. “Kalau pemilih dugaan ganda hanya 600 lebih TPS, makanya yang mau kita buka ini kotak suara tiga perkecamatan itu dulu, kalau memang bukti-buktinya tidak kita temukan di tiga kotak itu, maka kita membuka kotak per TPS untuk mencari C7 dan ATB,”ungkapnya.
Dua point penting, kata Said, menjadi materi gugatan adalah masalah surat keterangan (Suket) dan data pemilih ganda. Padahal data ganda ini sudah direkomendasikan oleh Bawaslu, sudah dicermati dan dilakukan verifikasi faktual. Sementara untuk pengguna suket akan disandingkan dengan jumlah pemilih yang menggunakan suket dan menggunakan e-KTP. Dari pantauan PAREPOS, saat kotak suara dibuka, KPU melibatkan Panwasli Kabupaten dan pihak kepolisian. Hal ini sebagai bentuk transparansi.(parepos/fajar)

Click to comment

The Latest

To Top