PT Conch Abaikan Status Penyegelan – KOLAKA POS

KOLAKA POS

SULSELBAR

PT Conch Abaikan Status Penyegelan

Net/Ilustrasi

KOLAKAPOS, Makassar–Keberadaan perusahaan asal Tiongkok, PT Conch Indonesia yang berencana berinvestasi mendirikan pabrik semen di Kabupaten Barru terus menuai kontroversi. Ternyata, hingga saat ini perusahaan tersebut belum mengantongi sejumlah izin. Diantaranya izin operasi, izin lokasi, tanda daftar perusahaan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Meski begitu, perusahaan pertambangan yang memiliki 24 cabang di Indonesia itu tetap melakukan aktifitas pembangunan di lokasi. Perkembangan terakhir, pihak perusahaan sudah membangun asrama karyawan.
Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Sulsel Indiani Ismu, mengatakan PT Conch terdaftar di BKPM pusat sejak 2015 lalu. Namun hingga saat ini, perusahaan tersebut hanya mengantongi izin prinsip.
Tentu saja, itu belum bisa menjadi jaminan untuk bisa beroperasi. Sehingga perusahaan yang bersangkutan tidak BOLEH melakukan kegiatan.
Menurut wanita yang akrab disapa Indi ini, perusahaan tersebut juga harus mengurus tiga Amdal. Diantaranya lokasi industri, kantor dan pelabuhan. “Ketiganya harus diselesaikan terlebih dahulu, baru bisa melakukan aktifitas,” tandas Indi di kantornya, kemarin.
Masalah berikutnya, tambah Indiani, jika perusahaan itu dibiarkan beroperasi, dikhawatirkan investor lain yang telah ada sebelumnya, akan terkena dampaknya.
“Tidak semua investasi kita terima. Jangan sampai investor yang telah ada dimatikan,” cetusnya.
Senada dengan Indi, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Gunawan Palaguna juga menegaskan jika Pemprov Sulsel tidak pernah memberikan izin kepada perusahaan itu untuk beroperasi.
“Mereka memang sering datang ke kantor untuk memaparkan potensi yang ada di Barru,” kata Gunawan di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel.
Sejauh ini, tambah Gunawan, PT Conch baru mengantongi izin dari pusat, baik izin tambang, amdal, dan izin pabriknya.
“Kalau PT Conch, tanyakan ke Pemerintah Kabupaten Barru karena mereka yang mempunyai kewenangan untuk memberi izin lokasi,” jelas Gunawan.
Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Pemkab Barru secara terbuka menilai PT Semen Conch Barru sebagai perusahaan asing yang membandel. Hal ini ditegaskan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja , Syamsir saat dikonfirmasi Jumat (10/3).
Syamsir menjelaskan, status penyegelan terhadap PT Conch masih berlaku hingga saat ini dan belum dicabut. Sebab pihak perusahaan membangun tanpa IMB dan izin HO.
Meski tak dipungkiri jika perusahaan asing asal China ini memiliki izin prinsip yang ditandatangani Bupati Barru non aktif Andi Idris Syukur. PT Conch juga memiliki izin penanaman modal yang diterbitkan BKPM, dan memiliki Amdal dengan tanda tangan Idris Syukur.
Sekretaris Dinas Penanaman Modal yang merangkap sebagai plt kadis ini membeberkan beberapa jenis izin yang belum dikantongi PT Conch. Yakni izin gangguan (HO), IMB dan izin lingkungan serta beberapa izin pada saat operasional. Hanya saja, Syamsir mengakui kalau instansi yang dipimpinnya bukanlah sebagai pihak eksekutor.
“Semestinya instansi yang bisa mengambil langkah tegas adalah Dinas Satpol PP,” ujarnya.
Data dari manajemen PT Conch yang dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja, lanjut Syamsir, jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di perusahaan itu sebanyak 16 orang. Tetapi ada juga tenaga kerja asing yang dipekerjakan pada bangunan lain yang diperkirakan berjumlah 14 orang. ”Kami belum cek, namun dilaporkan 14 orang,” tandasnya.
Pihak PT Conch yang berusaha dikonfirmasi, tidak berhasil. Petugas security tidak bersedia memberi akses untuk memasuki areal bangunan PLTU di wilayah Garongkong.
Menurut security Muhammad Hasbi, pihak luar tanpa izin dari pimpinannya tidak diizinkan masuk. “Pimpinan Mr Lie pulang ke China,” kata Hasbi.
Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan, Pemerintah Provinsi Sulsel sangat mendukung dan mengharapkan kehadiran investor di daerah ini. Karena akan memberikan multiplayer effect bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, dia menekankan, semua harus sesuai prosedur dan aturan.
“Jangan sampai kita kejar investasi tapi aturan dan etika kemasyarakatan kita abaikan. Itu tidak benar,” kata Syahrul.
Dia menekankan, daerah jangan hanya sebatas mengejar investasi namun mengabaikan aturan. Bukan hanya dalam tataran aturan yang dibuat pemerintah, namun juga memperhatikan aturan kemasyarakatan dan ada istiadat juga harus dijaga.
“Harus dengan aturan yang legal. Aturan kemasyarakatan dan adat istiadat harus dijaga,” pungkasnya. (bkm/fajar)

Click to comment

The Latest

To Top