Calo Berkeliaran di Dinas PMPTSP – KOLAKA POS

KOLAKA POS

SULSELBAR

Calo Berkeliaran di Dinas PMPTSP

Net/ILustrasi

KOLAKAPOS, Makassar–Praktik percaloan dalam pengurusan izin masih tetap marak. Salah satunya terjadi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Makassar.
Kepala Dinas PMPTSP Andi Bukti Djufri tak memungkiri hal itu. Karenanya, dia berupaya untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap masyarakat yang melakukan pengurusan izin. Hal tersebut dilakukan guna menutup ruang gerak calo.
Salah satu cara yang ditempuh, adalah meminta kepada seluruh staf, khususnya di bagian loket untuk benar-benar memastikan masyarakat yang datang mengurus izin milikya sendiri. Hanya saja, masih banyak masyarakat yang lebih memilih untuk diwakili melakukan pengurusan perizinan dengan memberikan surat kuasa.
“Perbedaan antara masyarakat yang datang langsung mengurus izin dengan diwakili terlihat pada berkas adanya surat kuasa. Sementara perwakilan yang datang mengurus izin, baik itu pihak keluarga sendiri mapun penyedia jasa atau calo itu susah dibedakan. Karena mereka semua pegang surat kuasa,” jelas Bukti, kemarin.
Di kantor PMPTSP Kota Makassar, kata Bukti, sering terlihat adanya oknum yang rajin datang mengurus izin yang berbeda-beda. Namun pihaknya tak bisa menolak, karena memegang surat kuasa.
“Memang ada itu-itu terus mukanya yang datang mengurus izin. Tapi dia bawa surat kuasa. Jadi susah juga. Tapi saya sudah minta ke staf, khususnya bagian loket untuk benar-benar memeriksa berkas yang masuk. Siapapun orangnya, apapun profesinya, kalau tidak layak jangan diterima,” tandasnya.
Pengakuan Bukti Djufri diamini anggota Komisi A DPRD Makassar Abdul Wahab Tahir. Saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kantor Gabungan Dinas-dinas (Gadis) beberapa waktu lalu, ia memergoki adanya praktik percaloan di PMPTSP.
”Ada orang dari luar yang duduk di dalam ruangan steril yang berada di lantai dua. Dia bersama petugas perizinan. Padahal di pintu masuk ruangan telah dipasang papan pengumuman, kalau tempat tersebut hanya bisa dimasuki petugas perizinan,” beber Wahab, kemarin.
Berkeliarannya orang lain yang diduga calo di dalam ruangan tersebut, menurut legislator Partai Golkar ini, bukan saja menimbulkan kecurigaan adanya persekongkolan. Tapi juga sangat terbuka peluang terjadinya transaksi dan intervensi oleh pihak yang mengajukan izin.
”Mereka yang berkeliaran itu ada dari dinas lain yang tidak ada hubungannya dengan perizinan. Termasuk oknum yang mengaku wartawan dan LSM. Untuk apa mereka semua ada di dalam ruangan steril. Ini kan jadi pertanyaan. Untuk itu kami minta kepada Kadis Perizinan untuk mensterilkan ruangan tersebut dari orang-orang di luar pegawai perizinan. Tidak BOLEH ada orang lain di ruangan itu,” tandasnya.
Kalaupun ada pejabat, bahkan anggota dewan sekalipun yang ingin masuk ke ruangan tersebut, terlebih dahulu harus meminta izin kepada kepala dinas terkait. Hal itu penting, sebab di ruangan tersebutlah diputuskan izin-izin yang akan diterbitkan oleh Dinas Perizinan.
”Mulai dari nominal retribusi yang akan diberikan ke pemerintah kota, hingga layak tidaknya izin diberikan, semuanya diputuskan di ruangan steril tersebut. Jadi sangat penting untuk menjaganya dari pengaruh orang luar,” ujarnya.
Anggota Komisi A Abdi Asmara meminta kepala Dinas Perizinan untuk memberi penjagaan khusus, dengan menugaskan satu aparat Satpol PP di pintu ruang streil untuk berjaga.
“Kita sudah meminta agar ruangan itu dijaga aparat Satpol PP. Kita akan terus pantau, karena dikhawatirkan ini akan kembali terjadi,” cetusnya.
Ketua Fraksi Demokrat itu berjanji akan terus memantau dan mengawasi Dinas Perizinan. Khususnya kemungkinan adanya transaksi dan kongkalikong dalam proses terbitnya perizinan, serta terbitnya dokumen perizinan yang tidak layak. (bkm/fajar)

Click to comment

The Latest

To Top