Oknum ASN Coblos Dua Kali di Polman – KOLAKA POS

KOLAKA POS

SULSELBAR

Oknum ASN Coblos Dua Kali di Polman

OKNUM ASN, HASRUL TONGA SAAT MENDUDUKI KURSI PESAKITAN DI PENGADILAN

KOLAKAPOS, Polman–Oknum Aparat Sipil Negara (ASN) di Dinas Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar (Polman) yang menjadi terdakwa dalam sidang tindak pidana pemilu, Hasrul Tonga terancam hukuman tiga tahun penjara.

Dalam sidang yang digelar, Selasa 7 Maret, di Pengadilan Negeri (PN) Polman terdakwa mengaku iseng mewakili hak suara orang lain pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulbar, 15 Februari lalu.
Menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU), Sugiharto untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya terdakwa, terancam hukuman minimal tiga tahun penjara dan denda Rp36 juta, sesuai dengan pasal 178b Undang-Undang Pemilukada No 10 Tahun 2016. Bukan hanya itu, hakim pengadilan sangat menyayangkan tindakan terdakwa Hasrul Tonga.
Apalagi terdakwa diketahui adalah seorang ASN, dengan jabatan sebagai Kepala Sub Bagian (Kasubag) Perencanaan pada kantor Dinas Pariwisata. “Apa sebenarnya yang ada dipikiran saudara, sebelum melakukan hal itu. Pada hal andakan seorang dengan gelar magister, tentu hal itu saudara ketahui,”tegas hakim kepada terdakwa dalam persidangan.
Hasrul Tonga pun menjawab, tidak tahu kalau hal itu melanggar hukum. Dirinya mengaku hanya ingin mewakili suara dari Muh Firman. Apalagi hal itu dilakukan tanpa ada niat, melainkan hanya mencoba membantu KPU meningkatkan jumlah pemilih. “Tidak tahu yang mulia, saya hanya iseng mewakili orang lain”, timpalnya.
Kepada penasihat hukumnya, bapak dari dua anak ini juga mengaku kalau hal yang dilakukan itu baru diketahui sebagai pelanggaran setelah diberitahu oleh pihak Panwasli. “Tidak ada niat saya untuk melakukan itu pak, apa lagi sosialisasi oleh KPU terkait itu tidak pernah saya dengar. Saya sangat menyesal pak,”imbuhnya.
Dalam sidang yang dipimpin, Ketua Pengadilan Negeri Polman Heriyanti SH bersama dua hakim pendamping Rahmat SH MH dan Hasmira Halim SH membantah jawaban terdakwa.
Menurut hakim, apa yang disampaikan terdakwa sangat tidak logis, melihat gelar S2 yang disandangnya. “Jawaban saudara tidak sinkron dengan jabatan dan titel yang saudara miliki. Jangan sok poloslah disini. Jawaban saudara tidak masuk akal, apa lagi latar belakang magister kebijakan publik, masa tidak tahu undang-undang,”cecar hakim.(parepos/fajar)

Click to comment

The Latest

To Top