1.795 K2 Palopo Bakal Kecewa – KOLAKA POS

KOLAKA POS

SULSELBAR

1.795 K2 Palopo Bakal Kecewa

KOLAKAPOS, Palopo–Bila honorer K2 ingin jadi PNS, harus ikut seleksi. Harus ada formasi jabatannya. Usianya tidak boleh di atas 35 tahun. Ini sesuai UU ASN. Kalau ini jadi pijakan hukumnya, berapa banyak honorer K2 se Indonesia gigit jari. Termasuk 1.795 K2 Palopo bakal kecewa berat.

Total honorer K2 Palopo sebanyak 3.101 orang. Sebanyak 1.795 orang, telah berusia di atas 35 tahun. Jadi, kemungkinan besar tidak akan terangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

”Mereka tentu berharap diangkatjadi CPNS. Namun, jika nantinya sudah ada kepastian kalau K2 di atas 35 tahun sudah tidak bisa diangkat lagi tentu mereka kecewa. Bahkan, semua K2 di Indonesia yang di atas 35 tahun akan kecewa berat dengan keputusan ini,” tandas Dahri Saleng, kepala BKD Kota Palopo, kepada Palopo Pos.

”Kami tentu harapakan K2 tersebut bisa terangkat. Apalagi, mereka rata-rata sudah mengabdi sekian lama tentu akan kecewa,” lanjut Dahri Saleng.

Seperti diberitakan edisi Jumat 3 Maret 2017, lalu, revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah menjadi usulan inisiatif DPR dinilai masih wacana. Pasalnya, hingga saat ini belum ada keputusan apa-apa tentang revisi tersebut. Bahkan, DPR dan pemerintah juga belum melakukan pembahasan bersama.

Menurut Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Setiawan Wangsaatmadja di Jakarta, pihaknya belum bisa ambil tindakan apa-apa. Sampai saat ini, pijakan hukum rekrutmen CPNS adalah UU ASN. ”Salah satu persyaratannya adalah harus melalui seleksi dan batas maksimal usianya 35 tahun,” kata Setiawan Wangsaatmadja.

Argumen ini diperkuat lagi dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan uji materiil UU No 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diajukan oleh Rochmadi Sularsono, PNS asal Ponorogo dan tiga tenaga honorer, yakni, Wahid Ahmad Nahrowi, Siti Murijstul Khadijah, serta Iva Fitria. Mereka ini disebut pemohon.

Dalam permohonannya, para pemohon meminta agar majelis hakim konstitusi membatalkan pasal dalam UU ASN yang menyebutkan batasan umur menjadi CPNS 35 tahun, karena dianggap bertentang dengan UUD 1945 Pasal 27.
Dalam putusan MK untuk uji materiil register perkara No 27, terkait beberapa pasal UU ASN (pasal 2, 6, 61, 66, 136, 137), termasuk adanya perlakuan diskriminatif terhadap tenaga honorer yang melewati batas usia yang disyaratkan dalam pengangkatan PNS, Ketua MK Arief Hidayat menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (permohonan pemohon kabur dan tidak memenuhi syarat formal).

Mahkamah berpendapat, pemohon tidak memberikan argumentasi tentang pertentangan antara pasal yang dimohonkan pengujian dengan UUD 1945. Bahkan, pemohon juga dinilai tidak menunjukkan argumentasi bagaimana pertentangan antara pasal yang diujikan dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujiannya dalam UUD 1945.

Mahkamah juga menilai pemohon tidak menguraikan mengenai inskonstitusional norma, tetapi lebih banyak menguraikan kasus konkrit yang dialaminya. Bahkan meskipun Mahkamah sudah memberikan nasihat agar pemohon memperbaiki permohonan dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, namun permohonan pemohon tetap seperti semua. Putusan ini dibacakan pada tanggal 26 Agustus 2016.

Kembali ke BKD Palopo. Kepala BKD Kota Palopo, Dahri Saleng, mengatakan, kabar pembatasan usia honorer K2 belum sampai ke telinganya. “Kami belum menerima juknis soal itu. Namun jika memang sudah ada nantinya pasti akan diikuti karena itu sudah aturannya,” ujarnya, Senin 6 Maret 2017, kemarin.

Dari jumlah honorer K2 Palopo yang berusia di atas 35 tahun, 748 honorer K2 untuk laki-laki. Sementara untuk perempuan, ada 1.047 honorer K2. ”Usia mereka di atas 35 tahun. Jadi jika dijumlahkan keseluruhan mencapai 1.795 K2 yang masih berharap akan menjadi PNS,” ujarnya.

Harapan besar bagi mereka tentu diangkat. Namun jika nantinya sudah ada kepastian jika K2 di atas 35 tahun sudah tidak bisa diangkat lagi tentu mereka kecewa. Bahkan, semua K2 di Indonesia yang di atas 35 tahun akan kecewa berat dengan keputusan ini.
Dukunglah Revisi UU ASN
Dari Jakarta dilaporkan, Ketum Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I), Titi Purwaningsih, mengimbau semua pihak untuk membuka mata terhadap nasib rekan-rekannya. Pasalnya, ketekunan dan kesetiaan tenaga honorer mengabdi selama puluhan tahun tak kunjung memperoleh pengakuan dari negara.

Titi mengatakan, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) harus direvisi. Tujuannya untuk mengakomodasi para tenaga honorer agar bisa menjadi pegawai negara sipil (PNS).

“Janganlah kami dihambat dengan cara menolak revisi UU ASN. Kalau yang masih punya hati nurani dukunglah revisi UU ASN ini agar kami merasa dihargai di negara kami sendiri,” ujarnya, Minggu 5 Maret 2017.

Menurutnya, hanya lewat revisi UU ASN, maka semua tenaga honorer K2 bisa diangkat semua menjadi PNS tanpa merugikan pihak mana pun. Titi menambahkan, DPR memang sudah mendengar keluhan para tenaga honorer K2 dengan mengupayakan revisi UU ASN. “Semua elemen masyarakat kami harapkan untuk mendukung revisi UU ASN ini. Janganlah menjadi penghambat dengan alasan yang tidak tepat,” terangnya.

Honorer K2 pun akan melawan pihak-pihak yang menghambat revisi UU ASN. Alasannya, hal itu sebagai upaya memperjuangkan hak mereka. “Bukan kami arogan tapi kami memperjuangkan hak kami memperjuangkan nasib kami demi masa depan anak cucu kami. Jadi demi lancarnya pmbangunan negeri ini,” pungkasnya.

Sebelumnya, kemenPAN-RB menyebutkan bahwa persoalan K2 akan beres lewat Peraturan Pemerintah (PP). Kemudian, pernyataan MenPAN Asman Abnur edisi Sabtu menybutkan bahwa K2 yang mau CPNS harus ikut seleksi. Mereka yang ikut seleksi harus berusia 35 tahun. Kalau di atas 35 tahun, mohon maaf.

Sikap guru besar Fisip Universitas Indonesia Eko Prasojo yang menolak revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) membuat honorer kategori dua (K2) heran. Mantan wakil menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) itu dinilai buta terhadap kondisi nyata di lapangan.

“Kami yakin penolakan ini karena Prof Eko adalah salah satu penyusun UU ASN. Jangan-jangan, UU ASN dibuat untuk menyingkirkan honorer K2,” kata ketum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I).
Titi menambahkan, UU ASN direvisi karena masih ada tenaga kerja di pemerintahan yang tercecer. Para honorer itu sangat pantas untuk diakomodasi menjadi PNS. Pasalnya, mereka sudah mengabdi selama puluhan tahun. “Saya yakin pemerintah dalam hal ini presiden juga setuju atas revisi ASN yang sudah diparipurnakan tanggal 24 Januari sebagai hak inisiatif DPR,” ujarnya.

Titi meyakini, Eko mengetahui keberadaan honorer K2 yang selama ini ikut membangun bangsa. “Kami minta Kantor Sekretariat Presiden (KSP) tidak begitu saja menerima usulan Prof Eko untuk menolak revisi UU ASN. KSP juga sangat tahu keberadaan honorer dan pasti mendukung jalannya revisi UU ASN ini agar permasalahan tenaga honorer cepat terselesaikan,” tuturnya.

Ketua Presidium Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara (KN-ASN) Mariani mengatakan, revisi UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) diperlukan dalam rangka mengakomodasi semua pegawai pemerintah non-PNS.
Misalnya, honorer, pegawai tidak tetap (PTT), atau tenaga harian lepas (THL) yang telah mengabdi selama puluhan tahun.

Revisi diperlukan guna memastikan semua pegawai pemerintah non-PNS tersebut mendapatkan kejelasan status kepegawaian serta kesejahteraan yang layak. “Saat disahkannya UU ASN semua pegawai pemerintah non-PNS tidak masuk dalam sistem kepegawaian UU ASN yang hanya mengatur tentang jenis kepegawaian yang terdiri atas PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK),” kata Mariani di Jakarta, Senin 6 Maret 2017.

Menurut Mariani, pegawai pemerintah non-PNS yang secara de facto mengisi jabatan fungsional, administrasi, dan teknis di sektor pelayanan publik patut diangkat secara langsung menjadi PNS. Hal itu berdasarkan pertimbangan prioritas masa kerja serta pengabdian mereka. Terkait pernyataan mantan wakil menteri PAN-RB Eko Prasojo mengenai opsi revisi UU ASN, KN-ASN menyetujui untuk membahasnya demi kepentingan yang lebih luas.

“Sesuai mekanisme pembuatan UU, tata cara yang diamanatkan UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta turunannya, revisi telah disepakati menjadi prolegnas prioritas didasarkan atas aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat,” tandasnya.(jpnn/palopopos/fajar)

Click to comment

The Latest

To Top