PTUN Tolak Gugatan YKDDM Terhadap YPTKD – KOLAKA POS

KOLAKA POS

SULSELBAR

PTUN Tolak Gugatan YKDDM Terhadap YPTKD

KOLAKAPOS, Makassar–Gugatan Yayasan Karya Dharma Daerah Makassar (YKDDM) ditolak Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. YKDDM yang diwakili Haji Andi Soei Tombong menggugat Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) dan Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma (YPTKD) Makassar selaku tergugat II intervensi. YPTKD diwakili Halijah Nur selaku ketua yayasan.
Putusan penolakan PTUN Jakarta itu dituangkan dalam putusan nomor: 155/G/2016/PTUN.JKT tanggal 9 Februari 2017. Salinan putusannya ditandatangani Panitera Didik Hari Wasito tertanggal 23 Februari 2017.
Dalam salinan putusan tersebut, dinyatakan bahwa penggugat (Andi Soei Tombong) mengaku sebagai ketua YKDDM, yang dalam mengajukan gugatan bertindak untuk dan atas nama YKDDM. Namun demikian, apa yang disampaikan penggugat tersebut sangat bertentangan dengan fakta yang ada.
Penggugat juga disebutkan telah diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua YKDDM oleh Badan Pembina YKDDM sejak tanggal 16 April 2016, berdasarkan SK Badan Pembina YKDDM nomor 05Pbn/YKDDM/IV-16. Dengan demikian, penggugat tidak memiliki legal standing bertindak untuk dan atas nama YKDDM mengajukan gugatan ini.
Karenanya, berdasarkan argumen dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pengelola dan penyelenggara Polimarim AMI (dahulu AMI Veteran Makassar) yang sah, yang mendapatkan izin serta pengakuan dari pemerintah adalah Yayasan Tergugat II Intervensi. Bukan yayasan penggugat.
Putusan itu menjadi angin segar bagi manajemen Politeknik Maritim (Polimarim) AMI Makassar yang dikelola YPTKD. ”Dari putusan PTUN Jakarta itu, disebutkan bahwa tidak ada sama sekali hubungan antara YKDDM dengan YPTDK selaku penyelenggara pendidikan yang mengubah bentuk AMI Veteran menjadi Polimarim AMI,” kata Direktur Polimarim AMI Amrin Rani di ruang kerjanya, Sabtu (4/3).
Saat memberi keterangan, Amrin didampingi pengacara Hamka. Hadir pula Wakil Direktur I Muh Arsyad, Wadir IV Harry Katuuk, QMR Arifin HA Majid, Ketua IKA Polimarim AMI H Jafar Mappa, dosen senior Juanda serta Abdullah.
Mereka bersepakat dengan putusan PTUN Jakarta. Para alumni AMI Veteran ini juga menjelaskan tentang eksistensi YPTDK yang membawahi AMI Veteran yang sekarang berubah nama menjadi Polimarim AMI.
Pengacara Hamka menyebutkan, gugatan YKDDM terhadap YPTKD bergulir di PTUN Jakarta sejak Juni 2016 dan diputuskan ditolak 9 Februari. Selama persidangan berlangsung, pihaknya menghadirkan sejumlah saksi-saksi. Diantaranya mantan Direktur AMI Veteran Arifin HA Majid dan Sekretaris Kopertis Wilayah IX Sulawesi Hawignyo.
”Kami menghadirkan saksi yang memang mengetahui masalah ini. Termasuk dokumen pendukung tentang yayasan. Sementara pihak penggugat hanya melampirkan bukti berupa foto copy tanpa asli,” terang Hamka.
Kabag Humas, Keuangan dan Rumah Tangga Polimarim AMI Alfian Umar yang intens mengawal kasus ini, pihak penggugat diberi waktu selama 14 hari untuk menanggapi putusan PTUN tersebut. Namun, hingga saat itu tanggapan tidak pernah disampaikan oleh pihak penggugat.
”Jika sampai 14 hari tidak ada tanggapan, artinya putusan dinyatakan inkra,” kata Alfian yang seorang master hukum ini.
Menyusul penolakan ini, Amrin berencana untuk mengajukan gugatan pidana dan perdata terhadap YKKDM. Alasannya, Polimarim AMI telah dirugikan secara materil. Mulai dari penggunaan atribut, stempel hingga pembohongan publik.
”Dalam waktu dekat kita akan menggugat balik, baik pidana maupun perdata. Terus terang, cukup banyak kerugian yang kami alami selama kasus ini berproses di pengadilan,” cetusnya. (bkm/fajar)

Click to comment

The Latest

To Top