Mutasi Kepala SMA/SMK Usai UN – KOLAKA POS

KOLAKA POS

SULSELBAR

Mutasi Kepala SMA/SMK Usai UN

KOLAKAPOS, Makassar–Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Irman Yasin Limpo dibuat gerah dengan dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang menyeret dua kepala SMA negeri ternama di Makassar. Diapun mengisyaratkan untuk melakukan mutasi besar-besaran di jajaran kepsek.
”Sudah ada hasil evaluasi dan laporan dari koordinator pengawas (korwas) dan inspektorat. Untuk mutasi, kami tinggal menunggu selesainya pelaksanaan ujian nasional (UN),” kata Kadisdik dihadapan kepala SMA/SMK se-Kabupaten Barru . Irman mampir di Barru usai melakukan road show di beberapa Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Parepare dan Sidrap.
Disinggung soal dua kepala SMAN yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pungli, None –sapaan akrabnya– mengaku sudah menunjuk pelaksana tugas. ”Kami tinggal menunggu proses peradilan terhadap kedua kepsek itu. Jika kemudian terbukti melakukan pungli, tentu akan ada sanksinya. Bisa saja dipecat sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara),” tandasnya.
Ditambahkan mantan kepala Badan Diklat Pemprov Sulsel ini, sejak dirinya diposisikan sebagai kadisdik, dirinya harus banyak belajar tentang problematika penddidikan. Sedikit banyak dari permasalahan itu telah menjadi pembelajaran berharga bagi dirinya.
Irman kemudian menyebut, saat ini ada beberapa hal yang kerap membuat gaduh dunia pendidikan. Yakni saat penerimaan siswa baru (PSB) dan jelang mutasi kepsek.
Pada saat PSB, kata None, banyak pihak yang ingin memaksakan kehendak. Hingga berujung terbukanya ruang untuk melakukan perbuatan yang berpotensi melampui kewenangan.
Kegaduhan juga terjadi ketika undang-undang mengharuskan jabatan kepsek memiliki lisensi Nomor Urut Kepala Sekolah (NUKS).
Adik bungsu Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo ini juga menceritakan pengalamananya. Ketika itu dirinya didatangi seorang anggota dewan dari salah satu daerah di Sulsel. Dia membawa serta puluhan kepala sekolah yang meminta agar jabatannya dipertahankan.
”Dihadapan tamu terhormat saya waktu itu, saya sampaikan bahwa tidak adaji masalah. Sepanjang kepsek yang hadir waktu itu memiliki akta cakep (calon kepala sekolah). Umpamanya seorang pengemudi, betapa riskannya berkendara tanpa mengantongi SIM (Surat Izin Mengemudi). Kan akhirnya pengemudi tanpa SIM itu diliputi rasa was-was,” tandasnya mengibaratkan.
Rencana mutasi besar-besaran yang akan dilakukan None mendapat respon positif dari anggota Komisi E DPRD Sulsel Sri Rahmi. Legislator Partai Keadilan sejahtera (PKS) yang menjadi mitra kerja Dinas Pendidikan Sulsel itu, menegaskan bahwa mutasi dalam lingkup SMA di Sulawesi Selatan merupakan hak kepala dinas.
“Itu hak beliau selaku kepala dinas pendidikan. Tapi kita berharap, mutasi itu jelas dan memiliki indikator permasalahan. Sehingga jangan sampai ada kesan dipolitisir,” kata mantan anggota DPRD Makassar ini, Minggu (5/3).
Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli, mengatakan Dinas Pendidikan punya kewenangan untuk melakukan pergantian, mutasi atau penyegaran pimpinan sekolah.
Dia menilai rencana Kadisdik Sulsel Irman Yasin Limpo untuk melakukan mutasi kepsek merupakan hal yang wajar. Baik sebelum maupun sesudah UN digelar.
Memang, kata Ramli, idealnya ketika kewenangan kabupaten/kota pindah ke provinsi, maka sewajarnya provinsi menata ulang perangkat sekolah yang ada. Malah, Ramli berujar, jika dirinya sebagai Kadis Disdik, mutasi kepala sekolah akan dilakukan sebelum UN dilaksanakan.
“Jika pun saya kadis, maka saya sudah melakukan penataan sebelum ujian nasional,” katanya kepada BKM, Minggu (5/3).
Hanya saja, tambah dia, yang perlu dipertimbangkan adalah penandatanganan ijazah siswa. Karena yang harus tandatangani adalah kepala sekolah definitif.
Terkait rencana mutasi yang dihubung-hubungkan dengan kasek berkasus hukum, Ramli enggan mengomentari. “Soal kasus hukum, itu memang hak lain yang memang harus dipertimbangkan. Saya tidak mau mengaitkannya,” kelitnya.
Mengenai kepala sekolah ideal menjadi koordinator di sekolah, Ramli mengatakan, tentu Disdik lebih mengetahui teknisnya. Apalagi aturan untuk memilih calon kepala sekolah (cakasek) sudah diatur pada Peraturan Menteri Dinas Pendidikan (Permendinas) No.28 Tahun 2010 Bab II terkait syarat-syarat guru yang diberi tugas tambahan sebgai kepala sekolah/madrasah.
Ada beberapa yang dicatatnya tentang kriteria seorang cakasek. Yang bersangkutan harus memiliki NUKS.
Calon juga harus lulus seleksi. Dan yang menjadi catatan, seorang calon kepala sekolah yang sudah menjabat dua periode (2×4 tahun), menurut aturan tidak BOLEH lagi diangkat jadi kepala sekolah. “Kecuali jika yang bersangkutan punya prestasi luar biasa, ” jelasnya.
Dia kemudian memberi masukan untuk Disdik. ”Sebaiknya calon kepala sekolah dibuatkan uji publik. Sehingga sebelum dilantik, masyakarat bisa mengajukan keberatan jika yang bersangkutan pernah bermasalah atau lainnya,” tandasnya. (bkm/fajar)

Click to comment

The Latest

To Top