Dewan Desak Tuntaskan Lahan Sekolah Bermasalah – KOLAKA POS

KOLAKA POS

SULSELBAR

Dewan Desak Tuntaskan Lahan Sekolah Bermasalah

KOLAKAPOS, Makassar–Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar kembali menyoroti dan mendesak agar Dinas Pendidikan (Disdik) segera membenahi aset daerah yang belum memiliki legalitas seperti lahan sekolah.

Jika tidak, maka bisa saja lahan sekolah berpindah tangan ke pihak lain yang mengklaim miliknya.
Untuk itu, dibutuhkan tindakan yang cepat untuk mengurus semua permasalahan lahan sekolah yang belum memiliki legalitas aset daerah.
“Kita tidak ingin gara-gara persoalan lahan sekolah yang belum memiliki legalitas mengganggu proses belajar mengajar di sekolah. Apalagi, ini bisa menimbulkan dampak buruk ke siswa di sekolah,” tegas Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Makassar, Irwan ST.
Menurut Irwan, permasalahan aset daerah ini sudah terjadi sejak lama dan belum diselesaikan hingga sekarang. Pemkot diminta lebih cermat lagi dalam masalah seperti itu. Penguatan dokumen harus jadi prioritas pertama dalam pengadaan lahan. “Kalau dulu banyak yang menghibahkan, namun tak pernah terpikir mengenai sertifikatnya. Bahkan pemkot juga terkesan lengah karena banyaknya aset yang diambil alih oleh orang per orang,” jelasnya.
Dia juga menambahkan, dewan setiap tahun merekomendasikan agar aset sekolah segera disertifikatkan, namun hingga saat ini tidak ada laporan perkembangan pensertifikatan aset.
“Kita sudah sampaikan sejak lama bahwa yang lahan sekolah dan gedung pemerintah harus diekseskusi cepat atau segera disertifikatkan. Jangan lagi ada sekolah yang disegel pihak lain dan merugikan siswa yang tidak bisa belajar,” ungkapnya saat ditemui sela-sela kegiatan, Minggu (5/3).
Dia mencontohkan seperti sengketa lahan SMPN 23 dan SD di Jalan Bung yang telah dimenangkan oleh warga yang mengaku ahli waris. Termasuk Kantor Lurah Bulogading dan Kantor Lurah Tello Baru yang saat ini masih berstatus milik pribadi orang lain. “Pemkot harus sikapi ini, kalau memang itu lahan milik orang lain segera ganti rugi,” katanya.
Senada dengan Irwan, anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar, Mario David menuturkan, belum ada progres yang dilakukan pemerintah soal aset sekolah dan gedung pemerintahan yang tak bersertifikat, sebab lahan itu sangat rawan digugat oleh pihak ketiga.
Belum lagi, jelas Ketua Fraksi Nasdem ini, hingga saat ini Dinas Pendidikan belum menyerahkan data sekolah yang tak bersertifikat ke dewan. “Saya curiga disdik tak punya data sekolah yang belum bersertifikat, karena sudah dua tahun dewan minta datanya belum juga diserahkan,” ucapnya.
Terpisah, Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar Mudzakkir Ali Djamil menyatakan, setiap tahun dianggarkan untuk sertifikat aset lahan sekolah, namun nyatanya belum ada realisasi dan tidak pernah ada laporan dari pemerintah kota.
“Pemerintah harus melakukan langkah cepat agar seluruh sekolah bisa mengantongi sertifikat, agar tidak ada lagi pihak ketiga yang mengklaim itu lahannya,” tutupnya.(bkm/fajar)

Click to comment

The Latest

To Top