Harga Beras Masih Tinggi di Kabupaten Sangihe – KOLAKA POS

KOLAKA POS

EKOBIS

Harga Beras Masih Tinggi di Kabupaten Sangihe

Beras. Foto: ilustrasi. Dokumen JPNN

KOLAKAPOS, Sulawesi Utara–Kedatangan kapal tol laut KM Caraka ke Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara ternyata belum mampu menekan harga beras di daerah tersebut.

Padahal, konteiner yang mengangkut beras di KM Caraka telah disubsidi pemerintah lebih dari separuh harga normal.

Berdasarkan pantauan, harga beras di pasar masih berkisaran 13 hingga 14 ribu per kilogram (kg).

“Belum turun pak,” kata sejumlah pedagang, seperti diberitakan Manado Post (Jawa Pos Group) hari ini. Begitupun para pembeli. Mereka mengatakan harga kebutuhan pokok tersebut masih tinggi.

“Masih mahal. Tapi bagaimana lagi ini (beras) jadi kebutuhan tiap hari,” kata Masye Salindeho, warga Tahuna.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dra V Maheso mengatakan pemerintah telah berupaya menjaga disparitas harga beras di wilayah perbatasan dengan adanya program tol laut.

“Pemerintah sudah mensubsidi angkutan kapal lebih dari setengah. Kalau satu konteiner tanpa disubsidi bisa sampai 18 hingga 20 juta per kontainer. Ketika disubsidi pengusaha hanya bayar 3.750.000 per satu konteiner, dengan harapan harga bisa turun,” jelas Maheso.

Diungkapkan Maheso, sekarang kapal tol laut masuk di Pelabuhan Tahuna dengan mengangkut 28 konteiner atau 504 ton beras. Dengan harapan harga beras pada awal Januari bisa turun.

“Tetapi setelah kapal tol laut sudah masuk harga beras belum juga turun,” ungkapnya lagi.

Lanjutnya, pihaknya sudah konfirmasi ke pengusaha soal harga beras yang tidak turun. Tetapi, menurutnya tanggapan para pengusaha kalau mereka turunkan harga beras mereka akan rugi. Karena biaya bongkar muat barang dari kapal tol laut ke pelabuhan Tahuna begitu tinggi.

“Jadi mereka (pengusaha) tidak mau rugi, makanya mereka tidak menurunkan harga beras,” bebernya.

Terkait hal ini, Ketua LSM Kadademahe Marslem Pulumbara menegaskan, pemerintah harus tegas kepada pengusaha yang tidak menurunkan harga beras.

Sebab barang yang diangkut di kapal tol laut sudah disubsidi pemerintah separuh lebih.

“Saya sarankan kalau pengusaha tidak mau mendengar pemerintah lebih kerjasamanya dalam tol laut dikaji lagi,” tegasnya, kemarin.

Begitu juga izin perdagangannya, kata Marslem karena barang yang diangkut disubsidi pemerintah jadi pemerintah berkewajiban mengontrol.

“Sebab tidak masuk akal pengusaha tidak mendapatkan keuntungan, sedangkan angkutannya sudah disubsidi,” tandasnya.(jpnn)

Click to comment

The Latest

To Top