PLT Sampah Batal Dibangun di Tamanggapa – KOLAKA POS

KOLAKA POS

SULSELBAR

PLT Sampah Batal Dibangun di Tamanggapa

BKM/Ilustrasi

KOLAKAPOS, Makassar–Keinginan Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS) yang berlokasi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa, Kecamatan Manggala, bulan ini akhirnya batal.

Batalnya proyek tersebut menyusul adanya putusan dari Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) yang menilai keberadaan PLTS hanya memunculkan pencemaran udara dan polusi yang buruk bagi lingkungan dan kehidupan warga kota.
Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto kepada BKM membenarkan adanya gugatan yang dikabulkan MA hingga berdampak pembatalan pembangunan PLTS.
Meski adanya putusan MA, Danny sapaan akrab wali kota mengaku tetap tidak tinggal diam. Dia tinggal menunggu perubahan peraturan presiden (Perpres) tentang PLTS. Bahkan sebelumnya, pemerintah kota telah mendapat penawaran dari investor di berbagai negara seperti Denmark, Cina, Kanasa dan Amreika yang bersedia untuk membangun PLTS di TPA Tamanagapa melalui tender.
“Kita masih fokus untuk menyelesaikan masalah perubahan perpres di pusat, dan kemudian membuka tender. Ini masalahnya karena perpres itu digugat dan dibatalkan. Itumi kita masih fokus untuk membicarakannya,” tutur Danny.
Lebih jauh kata Danny, dirinya akan ke Jakarta untuk membicarakan permasalahan tersebut ke pemerintah pusat dengan harapan segera menemukan solusi atas permasalahan yang ada. “Senin depan saya dipanggil untuk membicarakan itu. Yang menjadi perhatian adalah mutu udara yang harus disempurnakan. Sehingga aturannya masih dalam penyusunan kembali,” katanya.
Terpisah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta Pemerintah Kota Makassar patuhi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di kota Makassar.
“Adanya putusan dari MA itu menunjukkan ada yang salah dari prosedur atau izin dari pemkot terkait PLTS. Hanya saja, putusan itu bukan berarti menggugurkan pembagunannya, mungkin ada sarat yang belum terpenuhi,” tegas Sekertaris Komisi D DPRD Makassar, Hamzah Hamid saat dihubungi di gedung DPRD Makassar, kemarin.
Legislator Fraksi PAN itu menambahkan, keluarnya putusan MA yang menolak pembangunan PLTS karena melihat laporan dari Walhi yang mengatakan pembangunan tersebut akan mencemari lingkungan. “Pemkot harus bisa menunjukkan sisi perizinan. Kalau itu lengkap otomatis Walhi ataupun MA sulit menolaknya,” jelasnya.
Hamzah juga menilai putusan MA atas gugatan yang dilayangkan Walhi dapat gugur jika persaratannya bisa dilengkapi, apalagi regulasi terkait PLTSa sudah disiapkan sejak lama oleh Presiden Joko Widodo lewat Perpres Nomor 18 Tahun 2016.
“Walaupun belum ada regulasi terkait yang ditelorkan di DPRD tapi regulasi PLTS sudah diatur oleh perpres,” ujarnya.
Ketua Komisi A DPRD Makassar, Wahab Tahir juga menuturkan bahwa penolakan oleh MA hanya soal teknis saja dan ia yakin pemerintah kota dapat menyelesaikan persoalan pembangunan PLTS yang bertujuan mengurangi volume sampah di TPA. “Banyak yang bertanya kapan TPA itu diubah, kita bilang tidak bisa diubah secara cepat karena melihat kondisi tanah disana. Begitupun dengan adanya PLTS ini akan mengurangi dan tentunya membawa manfaat untuk masyarakat,” katanya.(bkm/fajar)

Click to comment

The Latest

To Top