Mobil Kadis PU Bombana Digunakan Berpolitik? – KOLAKA POS

KOLAKA POS

Jazirah Sultra

Mobil Kadis PU Bombana Digunakan Berpolitik?

Kendaraan dinas milik Kepala Dinas PU Bombana, Djalaludin.FOTO:Haliqfat/Kolaka Pos

KOLAKAPOS, Rumbia–Kendaraan dinas yang seyogyanya digunakan untuk menunjang pekerjaan demi kepentingan masyarakat, diduga disalahgunakan oleh kepala dinas pekerjaan umum Bombana, Djalaludin.

“Kami telah melihat mobil dinas milik Kadis PU di rumah salah satu tim pemenangan Berkah (Bersama Kasra Jaru Munara dan Man Arfa), yakni H. Suri dan Safrudin anggota DPRD provinsi Sultra politisi PPP di kecamatan Poleang Timur, Selasa (14/2) malam, satu hari sebelum pemungutan suara. Kendaraan tersebut setelah dari rumah H. Suri menuju kecamatan Poleang Tenggara, merasa diawasi terus menerus dari pihak tim Bertahan, kendaraan tersebut kembali ke rumah tim pemenangan Berkah. Melihat kejadian tersebut, kami sudah melaporkan pada pihak Panwaslu dan meminta Panwaslu bersikap tegas dan segera menindak lanjuti laporan kami, karena hal tersebut sudah melanggar aturan yang ditentukan,” beber pria yang akrab disapa Ucong ini.
Kepala devisi hubungan antar lembaga Hasdin Nompo mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan tersebut. “Berdasarkan informasi dari staf sekretariat Panwaslu, laporan mengenai dugaan itu baru kemarin diterima, dimana mobil dinas tersebut diduga digunakan oleh kepala dinas PU, Djalaludin,” tuturnya.
Sedangkan laporan kedua terkait penggunaan fasilitas pemerintah, yakni gedung SMK 2 Rumbia dan mengarahkan untuk mendukung pasangan Berkah. Berdasarkan kajian Panwascam Rumbia, laporan tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran.
“Informasi tidak ada upaya yang dilakukan oleh kelompok untuk mendukung paslon Berkah, sehingga tidak ada tindakan selanjutnya, ini berdasarkan kajian Panwascam Rumbia. Tapi untuk pastinya tanya Panwascam,” paparnya.
Sementara itu, kepala devisi penindakan pelanggaran Asrudin menuturkan, terkait dugaan kendaraan dinas digunakan untuk kepentingan politik, pihaknya akan menindaklanjuti laporan tersebut berdasarkan mekanisme.
“Kalau memenuhi syarat dari mekanisme yang ditentukan berdasarkan laporan, maka Panwaslu akan meregister dan masuk dalam pra pelanggaran. Waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi syarat tersebut tujuh hari,” katanya. (k6)

Click to comment

The Latest

To Top