Pemprov Tagih Kekurangan Gaji ASN – KOLAKA POS

KOLAKA POS

SULSELBAR

Pemprov Tagih Kekurangan Gaji ASN

Net/ILustrasi

KOLAKAPOS, Makassar–Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) telah mengajukan penambahan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) ke pemerintah pusat. Hal ini untuk menutupi penggunaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membayar gaji ASN.
Kepala BPKD Sulsel, Andi Arwien Azis mengatakan pihaknya sudah mengusulkan permintaan tersebut ke Kementerian Keuangan. Terkait jumlahnya, dirinya tak bisa merinci, hanya saja dipastikan mencapai ratusan miliar.
“Ini untuk mengganti PAD yang digunakan untuk membayar gaji ASN utamanya guru SMA/sederajat yang jumlahnya mencapai 16 ribu lebih. Selain itu ada beberapa program yang harusnya menggunakan DAK, malah kita pakai dari PAD,” kata Arwien.
Arwien menjelaskan proposal anggaran yang diajukan pihaknya kemungkinan semuanya tak bisa dipenuhi. Tergantung dari kondisi pendapatan negara di APBN 2017. Selain itu, pihaknya masih terus melakukan verifikasi terkait kebutuhan anggaran DAU Sulsel.
Hal lain yang menjadi perhatian BPKD adalah petunjuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal belanja modal Sulsel. Dimana dalam catatan yang diberikan Kemendagri soal APBD 2017, pemprov diminta menaikkan jumlah belanja modal.
“Kita diminta lakukan penambahan belanja modal, kita sudah naikkan diatas 10 persen hampir 12 persen. Meski ini masih di bawah angka yang ada di APBN, tapi setidaknya sudah naik dibanding tahun 2016 yang hanya mencapai 8 persen,” jelasnya.
Sebelumnya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Sulsel, Jufri Rahman mengakui rata-rata belanja modal nasional mencapai 22-26 persen. Pihaknya berharap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru dibentuk bisa meningkatkan belanja modal di masing-masing instansi.
“Kalau kita dorong semua OPD membelanjakan dana yang ada di APBD pokok, maka target 25 persen untuk belanja modal bisa terpenuhi. Saat ini semua OPD sudah melakukan penyusuan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD),” katanya. (bkm/fajar)

Click to comment

The Latest

To Top