Kopel Tagih Dewan Bahas Prolegda – Hacked by TryDee

Hacked by TryDee

SULSELBAR

Kopel Tagih Dewan Bahas Prolegda

KOLAKAPOS, Makassar–Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulawesi Selatan, kembali mengkritik dan menagih janji legislator DPRD Kota Makassar. Kopel mendesak dewan untuk segera membahas program legislasi daerah (Prolegda) yang tertinggal 2016 lalu.

Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulsel, Musaddak mengungkapkan, seharusnya di awal tahun ini dewan memanfaatkan waktu-waktu luang untuk membayar utang prolegda dan ranperda yang belum selesai pada tahun sebelumnya. ” Track record atau kinerja DPRD Kota Makassar yang tidak terlalu bagus seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi dewan untuk lebih meningkatkan kinerjanya,” ujarnya.
Ia menambahkan, seharusnya pembahasan prolegda menjelang Maret sudah mencapai 40 persen. “seharusnya dewanmendesak Pemkot Makassar untuk menyetorkan naskah akademiknya untuk prolegda seperti Ranperda Kota Dunia,” tegasnya.
Musaddak mengakui, di awal tahun ini tidak ada agenda yang amat berarti dijalankan 50 anggota legislator di DPRD Makassar selain kegiatan reses yang memang sudah menjadi agenda tahunan yang harus dilaksanakan oleh dewan.
Bahkan dalam seminggu kadang ada dewan yang justru tidak pernah terlihat di kantor DPRD, selain itu ruangan komisi pun hanya dua sampai tiga legislator saja yang hadir.
Memang kata Musaddak, pada awal tahun belum ada anggaran pemerintah yang cair tidak saja legislatif tetapi juga eksekutif. Tetapi diharapkan, jangan sampai anggaran belum cair agenda yang diprogramkan juga belum dilaksanakan.
Apalagi, DPRD memiliki rencana kerja yang teragenda dan tersistematis, tentu dewan tidak akan menjadi passif.
“Jadi menurut saya pencairan anggaran tidak bisa menjadi alasan untuk tidak aktif apalagi sampai tidak datang berkantor,” ungkapnya Kamis (23/2) lalu.
Menjawab anggaran yang belum cair ke legislatif, Wakil Ketua Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Makassar, Fasruddin Rusli mengatakan, keterlambatan pencairan anggaran untuk beberapa kegiatan dan tender disebabkan hal teknis semata.
Anggaran untuk 2017 ini yang telah disepakati oleh Badan Anggaran baru selesai diasistensi oleh Pemkot Makassar sehingga rencana kerja seluruh jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) ikut tertunda.
Legislator Fraksi PPP itu mengakui keterlambatan penggunaan anggaran di Pemkot Makassar bukan yang pertama kalinya, namun pada anggaran sebelumnya juga mengalami hal serupa. “Memang Lambat dicairkan, tapi sudah di asistensi jadi akhir bulan ini sudah ada beberapa program yang jalan. Begitupun dengan penggunaan anggaran untuk pembangunan infrastruktur sudah ada yang mulai dikerjakan di lapangan,” ujarnya.
Sementara itu, Sekertaris Dewan (Sekwan) DPRD Makassar, Adwi Awan Umar menuturkan bahwa ada beberapa halangan yang menyebabkan lambatnya pencairan anggaran utamanya asistensi pemkot dan pembayaran pajak yang bermasalah.
“Memang agak terlambat kemarin pencairannya, tapi ini sudah jalan semua. Yang bermasalah adalah asistensi dan soal pajak,” ucapnya.(fajar)

Click to comment

The Latest

To Top