Dinas Perumahan Diminta Selektif Pilih Kontraktor – Hacked by TryDee

Hacked by TryDee

SULSELBAR

Dinas Perumahan Diminta Selektif Pilih Kontraktor

KOLAKAPOS, Makassar–Dewan Perwakilan Rakyat Dearah (DPRD) Kota Makassar meminta Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Kota Makassar, Fhatur Rahim untuk selektif memilih kontraktor yang akan menangani proyek pembangunan di Makassar.

Penegasan tersebut disampaikan Ketua Komisi C Bidang Pembangunan, Syarifuddin Badollahi.
Menurutnya, ada beberapa proyek seperti pengerjaan renovasi gedung DPRD Makassar yang dianggarkan tahun 2016 lalu hanya menuai kekecewaan, karena hasil pengerjaannya tidak sesuai dengan harapan.
olehnya itu, ujar dia, tahun ini dewan berharap seluruh proyek pembanguan dilakukan oleh kontraktor yang punya pengalaman dan bonafit.
Ia mencontohkan, proyek renovasi gedung DPRD yang menelan anggaran Rp4 miliar tahun 2015 dan Rp1,2 miliar tahun 2016 sama sekali tidak sesuai yang diharapkan.
“Mengapa renovasi ini diputuskan kontraknya pada penganggaran pertama yang dikerjakan oleh PT Aiyangga Nusantara kemudian dialihkan ke PT Jaslim, karena kontraktor pertama kita anggap tidak mampu menyelesaikan proyek ini. Harusnya PT Jaslim bisa mengerjakan lebih baik karena rentan waktunya sangat lama tapi apa yang terjadi hasilnya justru sama saja,” tambahnya.
Hal senada dikatakan anggota komisi C lainnya, Supratman. Ia menuturkan, memang tidak ada itikad baik dari pihak kontraktor PT Jaslim untuk betul-betul serius mengerjakan proyek renovasi DPRD. Sebab pada rapat Jumat ini (kemarin-red), PT Jaslim tidak memenuhi undangan komisi C dalam rangka evaluasi pengerjaan proyek di DPRD. Harusnya itu menjadi pelajaran buat Dinas Perumahan untuk tidak sembarang memilih kontraktor.
“Coba dilihat hasil pengerjaannya, bekas cat dimana-mana. Bahkan rekanan meninggalkan proyek ini tanpa membenahi sambungan listrik, sehingga dewan tidak dapat bekerja karena ruangan gelap,” ucapnya.
Lebih jauh, Sekreatris Dewan (Sekwan) DPRD Makassar, Adwi Umar mengaku, beberapa ruangan yang tidak rampung seperti kamar mandi pimpinan DPRD, atap palpon yang bocor di ruangan Komisi D serta beberapa sambungan kabel yang amburadul. “Kita berencana menindaklanjuti namun menunggu hasil pemeriksaan dari inspektorat dan BPK. Semoga Dinas Perumahan bisa memberikan solusi terkait kondisi itu,” harapnya. (fajar)

Click to comment

The Latest

To Top