PD Pasar Tunggu Realisasi Sertifikat – Hacked by TryDee

Hacked by TryDee

SULSELBAR

PD Pasar Tunggu Realisasi Sertifikat

KOLAKAPOS, Makassar–Perusahaan Daerah (PD) Pasar Makassar Raya terus berupaya menyelamatkan aset milik Pemerintah Kota Makassar, khususnya lahan pasar yang belum memiliki alas hak berupa sertifikat.
Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Makassar Raya, Rahim Bustam mengatakan, sudah sejak lama pihaknya berusaha untuk menyelamatkan aset milik pemerintah kota dengan mensertifikatkan beberapa pasar tradisional. Hanya saja, sampai saat ini pihak terkait belum turun melakukan pendataan luas pasar-pasar yang akan disertifikatkan.
“Ini masih proses. Saya sudah melaporkan dan mengurus ke lurah dan camat maupun pihak terkait untuk mensertifikat pasar yang belum memiliki alas hak. Ini tinggal menunggu saja,” kata Rahim Bustam.
Menurutnya, membuat alas hak atau sertifikat suatu lahan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Apalagi dalam setiap pembuatan sertifikat harus melalui proses tahapan yang tidak mudah dan memakan waktu tidak cepat. Dia berharap upaya yang dilakukan dapat segera menghasilkan sesuatu yang baik.
“Kita sudah berusaha, ini tinggal menunggu waktu saja. Kemarin direksi sebelum saya pimpin belum ada yang urus, baru saya ini yang urus. Jadi tunggu waktu saja,” jelasnya.
Sehari sebelumnya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar mendesak Direksi Perusahaan Daerah (PD) Pasar Makassar untuk mengurus alas hak berupa sertifat untuk 10 pasar.
Ketua Komisi B Bidang Keuangan DPRD Makassar, Amar Busthanul mengatakan, aset pemkot kini terancam jatuh ke tangan orang lain jika tidak ada keseriusan untuk melakukan sertifikasi. “Mestinya Dirut PD Pasar, Bustam Rahim harus aktif melakukan pengurusan administrasi,” ungkapnya.
Adapun pasar yang tidak memiliki bukti kepemilikannya, diantaranya Pasar Maricaya, Hartaco, Pabaengbaeng, Panammpu, Pasar Baru, Toddopuli, Mandai, Tamamaung, Sudiang dan beberapa lainnya.
Amar menambahkan, jika PD Pasar terus mendiamkan tidak mengurus alas hak pasar maka potensi lokasi pasar akan diambil oleh orang lain yang mengaku pemilik lahan tersebut.
Legislator Fraksi Gerindra itupun menyebutkan, akibat tidak jelasnya kepemilikan di lahan yang ditempati pasar, maka bantuan untuk pembangunan pasar dari pusat dialihkan ke daerah lain. Pemerintah Pusat kata dia, tidak akan membangun pasar yang tidak memiliki bukti alas hak yang otentik.
Sementara itu, Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Makassar, Abdul Wahab Tahir mendorong seluruh pejabat untuk membantu PD Pasar melakukan sertifikasi sejumlah pasar. “Ini harus dikerja bersama-sama. Mari sama-sama meningkatkan Makassar lebih baik lagi seperti kepemilihan alas hak berupa sertifikat,” tuturnya.(bkm/fajar)

Click to comment

The Latest

To Top