Gaji 775 ASN Dishut Sudah Diproses – KOLAKA POS

KOLAKA POS

SULSELBAR

Gaji 775 ASN Dishut Sudah Diproses

Net/Ilustrasi

KOLAKAPOS, Makassar–Salah satu penyebab keterlambatan gaji ASN yang statusnya dialihkan ke Provinsi Sulsel karena SK dari BKN yang belum terbit. Seperti yang terjadi pada 921 ASN lingkup Dinas Kehutanan (Dishut) Sulsel.

Penerbitan SK pengalihan status itu merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk pencairan gaji mereka.
Namun, ada kabar menggembirakan untuk 921 ASN lingkup Dishut. Ternyata, sudah sekitar 775 SK pengalihan yang sudah diterbitkan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Mereka didominasi polisi hutan yang bertugas di 20 kabupaten/kota di Sulsel.
Informasi tersebut diungkapnya Kepala Dinas Kehutanan Sulsel, M Tamsil, Selasa (21/2). “Yang sudah terbit SK pengalihannya dari BKN sebanyak 775 orang,” kata Tamsil.
Sementara yang belum terbit SK-nya masih sekitar 146 ASN yang bertugaa di tiga kabupaten yakni Tana Toraja, Sinjai, dan Maros.
Menurutnya, ASN yang SK-nya sudah diterbitkan, saat in sudah diajukan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel untuk diproses pencairan gajinya.
Dia berharap ASN yang belum terbit SK-nya mendapat perhatian dari BKN agar proses pencairan gaji mereka tidak berlarut-larut.
Sebelumnya Tamsil mengatakan,pada dasarnya Pemprov Sulsel sudah siap membayarkan gaji mereka sepanjang aturannya bisa dipenuhi. Pemprov pasti tidak mau gegabah melakukan pencairan jika tak ada dasar yang dipegang.
Hal yang sama dikemukakan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel, Andi Arwien Azis. Menurutnya, BPKD kapan saja, setiap saat bisa mencairkan pembayaran gaji PNS sepanjang prosesnya memenuhi aturan dan persyaratan yang berlaku.
Dia melihat lambatnya pencairan gaji ratusan PNS tersebut karena pusat lamban mengurus administrasi pengalihan status mereka.
“Itulah, kendalanya dari pusat. Belum lengkap administrasinya,” kata Andi Arwien.
Mantan Kepala Biro Umum itu melanjutkan, pihaknya tidak akan pernah menahan-nahan pembayaran sebuah item kegiatan seperti pembayaran gaji yang memang merupakan hak semua PNS sepanjang semua persyaratannya lengkap dan dipenuhi.
Dia menegaskan, jika proses dan berkasnya lengkap, pasti akan segera dibayarkan. Dia menunggu kapan sudah memenuhi syarat, akan langsung dibayarkan.
Ditambahkannya, kemungkinan jika seluruh PNS yang beralih status menjadi pegawai Pemprov Sulsel itu sudah mengantongi SK, gajinya akan dirapel sesuai dengan keterlambatan yang belum dipenuhi.
“Kalau sudah lengkap, kita langsung bayar. Dirapel mungkin nanti. Tidak mungkinlah tidak dibayarkan. Uangnya ada, ” pungkas Andi Arwien. (bkm/fajar)

Click to comment

The Latest

To Top