DLH Ancam Tutup Lima Hotel dan Restoran – KOLAKA POS

KOLAKA POS

SULSELBAR

DLH Ancam Tutup Lima Hotel dan Restoran

Net/Ilustrasi

KOLAKAPOS, Makassar–Lalai memperhatikan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) atau baku mutu limbah cair yang di produksi, lima tempat usaha berupa hotel dan restoran mendapat peringatan keras dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar.

DLH bahkan mengancam akan menutup tempat usaha tersebut jika sampai batas waktu awal Maret tetap tidak mengindahkan peringatan Pemerintah Kota Makassar. Apalagi, warning ini dikeluarkan terkait aktifitas para pengusaha yang tidak banyak memperhatikan dampak lingkungan dari usahanya.
Adapun lima tempat usaha yang terancam ditutup yakni Hotel Grand Asia, Hotel M Regency, RM Bambuden, Restoran Runtono dan Angkas Nikmat atau Ulu Juku.
“Kita kasih waktu hingga awal Maret, kalau mereka tetap tidak mengindahkan pembuangan limbah cair yang tidak sesuai baku mutu, kita rekomendasikan ke Kementrian Lingkungan Hidup untuk ditindaktegas sesuai hukum yang berlaku hingga dilakukan penutupan. Ini sesuai aturan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup,” kata Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, Johanna.
Johanna menambahkan, dari total 120 tempat usaha yang tergabung baik hotel dan restoran yang aktif beroperasi di Kota Makassar, hanya 23 di antaranya yang dinyatakan telah memenuhi ketentuan.
Padahal, setiap tempat usaha memiliki kewajiban membuat IPAL dan melaporkan kepada pemerintah setempat yang tertuang dalam Peraturan Lingkungan Hidup nomor 5 tahun 2014 tentang baku mutu kriteria limbah.
“Kita terus turun melakukan pengawasan dan pendampingan. Kita tidak segan mencabut izin dan menempuh jalur hukum untuk menjadikan Kota Makassar dua kali tambah baik,” jelasnya.
Dia menambahkan, DLH Kota Makassar akan melakukan pendampingan kepada 70 usaha terkait dengan IPAL di tahun 2017 ini. Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang dimana DLH Kota Makassar hanya melakukan pendampingan 60 tempat usaha agar memiliki IPAL yang layak.
Terpisah, pemerhati kota, Amran Rasyid menegaskan, perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan, restoran dan rumah makan yang tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah diusulkan saja untuk ditutup.
“Perusahaan-perusahaan yang dinilai membandel dan melanggar ketentuan hukum itu, tidak boleh dibiarkan begitu saja dan harus diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku,” katanya saat ditemui di DPRD Makassar.
Ia juga meminta Pemerintah Kota Makassar harus bersikap tegas terhadap perusahaan yang benar-benar terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup.
Amran juga mengatakan, bila kasus pencemaran lingkungan itu, tidak diberikan sanksi hukum yang tegas, maka para pelangar-pelanggar hukum lainnya akan terus bertambah banyak.(bkm/fajar)

Click to comment

The Latest

To Top