Dewan Desak Tempat Usaha Melanggar Ditindak – Hacked by TryDee

Hacked by TryDee

SULSELBAR

Dewan Desak Tempat Usaha Melanggar Ditindak

KOLAKAPOS, Makassar–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar mengaku geram setelah mendengar masih ditemukannya tempat usaha berupa hotel, restoran dan rumah makan yang tidak memperhatian instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Mereka meminta satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk serius dan tegas menindak pelaku usaha yang nakal tersebut.

Ketua Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Makassar, Syarifuddin Badollahi mengatakan, masyarakat pasti terganggu di lokasi yang lingkungannya sudah tercemari limbah. Sebab air limbah akan langsung meresap ke sumur warga ataupun menganggu pernafasan akibat limbah tersebut.
Bahkan tambah, legislator Fraksi Demokrat itu, tidak mungkin izin mendirikan bangunan (IMB) keluar jika tidak mengantongi izin amdal serta pengolahan IPAL, sebab dasar dalam membangun sebuah usaha harus memenuhi syarat izin pengelolaan IPAL.
“Masalah besar jika ada lima tempat usaha yang beroperasi namun tidak memiliki izin amdal dan IPAL. Olehnya itu, kita akan meminta penjelasan dari instansi terkait soal permasalahan itu. SKPD harus tegas,” tuturnya.
Pernyataan sama disampaikan anggota Komisi C lainnya, Irwan ST. Irwan mengatakan, saat ini banyak hotel, restoran atau perusahan yang telah mengantongi izin bahkan semuanya lengkap. Hanya saja, pelaksaanaan di lapangan tidak sesuai dengan apa yang dikeluarkan oleh dinas. “Hal seperti ini tidak dapat dibiarkan, mereka pasti berkelak tidak punya izin yang mereka langgar,” jelasnya.
Sehari sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar mengancam akan menutup lima tempat usaha yang tidak memperhatikan limbah cairnya.
Adapun lima tempat usaha yang terancam ditutup yakni Hotel Grand Asia, Hotel M Regency, RM Bambuden, Restoran Runtono dan Angkas Nikmat atau Ulu Juku.
“Kita kasih waktu hingga awal Maret, kalau mereka tetap tidak mengindahkan pembuangan limbah cair yang tidak sesuai baku mutu, kita rekomendasikan ke Kementrian Lingkungan Hidup untuk ditindaktegas sesuai hukum yang berlaku hingga dilakukan penutupan. Ini sesuai aturan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup,” kata Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, Johanna.
Johanna menambahkan, dari total 120 tempat usaha yang tergabung baik hotel dan restoran yang aktif beroperasi di Kota Makassar, hanya 23 di antaranya yang dinyatakan telah memenuhi ketentuan.
Padahal, setiap tempat usaha memiliki kewajiban membuat IPAL dan melaporkan kepada pemerintah setempat yang tertuang dalam Peraturan Lingkungan Hidup nomor 5 tahun 2014 tentang baku mutu kriteria limbah.
“Kita terus turun melakukan pengawasan dan pendampingan. Kita tidak segan mencabut izin dan menempuh jalur hukum untuk menjadikan Kota Makassar dua kali tambah baik,” jelasnya. (bkm/fajar)

Click to comment

The Latest

To Top