Pengampunan Pajak Berakhir 31 Maret – KOLAKA POS

KOLAKA POS

EKOBIS

Pengampunan Pajak Berakhir 31 Maret

Net/Ilustrasi

KOLAKAPOS, Pekanbaru–Program pengampunan pajak atau tax amnestytelah memasuki periode terakhir. Program ini akan resmi berakhir pada 31 Maret 2017. Meski secara umum berjalan sukses, realisasi uang tebusan maupun total harta yang dilaporkan pada periode ketiga masih minim bila dibanding periode pertama dan kedua.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Wilayah Riau dan Kepulauan Riau, hingga Senin (20/2), akumulasi uang tebusan dari periode pertama hingga saat ini mengumpulkan Rp1,878 triliun. Sebagian besar uang tebusan berasal dari wajib pajak badan dan orang pribadi non usaha mikro, kecil, dan menengah (non-UMKM).

Sedangkan khusus periode ketiga ini Kantor Wilayah DJP Riau Kepri baru mengumpulkan Rp30,3 miliar. Total harta yang dilaporkan berdasarkan surat pernyataan harta (SPH) secara akumulasi periode pertama hingga saat ini sudah mencapai Rp94,4 triliun, yang terdiri atas deklarasi harta bersih dalam negeri Rp 78,8 triliun, deklarasi luar negeri Rp14,7 triliun, dan dana repatriasi Rp1,23 triliun.

Informasi tersebut diungkapkan Kepala Bidang (Kabid) Pemeriksaan, Intelejen dan Penagihan (PIP2) DJP Riau Kepri, Agus Satria kepada Riau Pos di ruang kerjanya, Senin (20/2). Ia juga pada periode terakhir ini atau periode ketiga, tarif tebusan sebesar 5 persen berlaku bagi wajib pajak yang melaporkan harta di dalam negeri atau di luar negeri dan sekaligus membawa pulang untuk diinvestasikan di Indonesia (repatriasi). Jika harta di luar negeri hanya dilaporkan tanpa direpatriasi, wajib pajak dikenakan tarif tebusan 10 persen.

Sedangkan untuk wajib pajak UMKM berlaku tarif tebusan flat (tetap) hingga periode ketiga berakhir. Bagi wajib pajak UMKM yang melaporkan harta sampai dengan Rp10 miliar, berlaku tarif tebusan 0,5 persen. Sedangkan wajib pajak UMKM yang melapor harta di atas Rp10 miliar dikenakan tarif tebusan 2 persen.

“Para pelaku UMKM menjadi fokus DJP sebagai target sasaran peserta pengampunan pajak periode ketiga. Peserta tax amnesty dari UMKM masih minim. Ini lantaran banyak UMKM belum terdaftar sebagai WP dan belum punya NPWP. Kalaupun punya NPWP tapi masih ada harta yang belum dilaporkan dengan nilai Rp10 miliar. Program tax amnesty ini sekaligus akan membenahi basis perpajakan untuk UMKM,» ungkapnya.

Selain UMKM, peluang pengusaha besar ikut tax amnesty periode ketiga masih terbuka lebar, seperti juga terjadi di periode sebelumnya. Meski sudah ikut di periode pertama dan kedua, pengusaha besar masih punya kesempatan ikut periode ketiga kalau ada harta yang belum dilaporkan. Namun, tarif tebusannya lebih tinggi dari dua periode sebelumnya.

“Kami mendukung pemerintah agar program tax amnesty ini sukses. Keberhasilan program ini akan ikut menentukan reformasi pajak yang sedang digulirkan pemerintah. Di sisi lain, kami mengimbau wajib pajak untuk mengikuti program ini sebelum 31 Maret mendatang. Komitmen wajib pajak akan sangat menentukan keberhasilan program tax amnesty,” ujarnya.

Hingga kemarin, jumlah wajib pajak yang telah melaporkan SPH sebanyak 33 ribu wajib pajak. Wajib pajak yang ikut program tax amnesty periode ketiga akan diuntungkan, ketimbang harus membayar pajak dengan tarif normal saat ada temuan harta di kemudian hari.

“Kami bakal menggiatkan dan fokus melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak yang belum melaporkan hartanya selama program tax amnesty berjalan. Apalagi, DJP juga telah mengantongi daftar wajib pajak yang berpotensi belum menyelesaikan kewajiban pajak,” katanya

DJP pun telah menyiapkan sejumlah langkah untuk melanjutkan reformasi pajak, termasuk pelaksanaan Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 11/2016 tentang Pengampunan Pajak serta mempermudah akses terhadap data nasabah bank serta program peningkatan layanan kepada wajib pajak. DJP juga telah memiliki data wajib pajak, baik mengenai harta properti, kendaraan, tanah, dan lainnya. Karena itu, wajib pajak tidak perlu lagi menunggu akhir periode ketiga, lebih cepat lebih aman.

Pihaknya juga menggelar upacara dalam pembentukan juru sita hari ini, Selasa (21/2) di kanjor DJP kantor wilayah Riau Kepri di Jalan Sudirman Pekanbaru. “Pembentukan tim ini untuk persiapan di awal Maret mendatang untuk menyita barang dan pemeriksaan pasca berakhirnya tax amnesty,” katanya.(riapos.co)

Click to comment

The Latest

To Top