KPUD Polman Gelar Rekapitulasi – KOLAKA POS

KOLAKA POS

SULSELBAR

KPUD Polman Gelar Rekapitulasi

KOLAKAPOS, Polman–Rekapitulasi perhitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur (Pilgub) Sulbar 2017, untuk tingkat kabupaten akan mulai dilaksanakan. Hal itu sesuai dengan jadwal pelaksanaan rekapitulasi, harus dilakukan pada Rabu 22 februari. Persiapan pelaksanaan juga sudah mulai dilakukan, salah satunya di kantor KPUD Polewali Mandar (Polman)kemarin. Bukan hanya itu, seluruh anggota PPK dari kecamatan hadir untuk mengikuti rangkaian kegiatan sebelum rekapitulasi kabupaten dimulai.

Ketua KPUD Polman, M Danial mengungkapkan, pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara ditingkat kabupaten dilaksanakan sesuai jadwal. Jelang pelaksanaan rekapitulasi suara pemilihan ditingkat kabupaten, hingga saat ini tidak ada nota keberatan resmi yang masuk ke KPUD atau rekomendasi Panwasli terkait adanya dugaan pelanggaran yang mengharuskan pemilihan ulang. “Belum ada yang keberatan, itu bisa dilihat dari formulir C2 yang tidak terisi,”jelasnya.

Danial mengakui, terkait soal pemungutan ulang hanya bisa dilakukan apabila ada rekomendasi panwasli. Itu pun harus masuk tiga hari setelah pemungutan suara usai dilakukan. “Panwas merekomendasikan ke KPU bila memang ada pelanggaran ditemukan. Misalnya, kalau ada pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS berbeda atau ada surat suara yang ditandai oleh ketua KPPS yang berarti bahwa kerahasiaan pemilih tidak terjaga, hal seperti ini bisa kalau ada rekomendasi panwas, karena pintu gerbangnya disitu,”ungkapnya.

Menurutnya, semua proses pemilihan sudah dianggap selesai, mulai dari tingkat KPPS hingga PPK. Itu ditunjukkan dengan ditandatanganinya seluruh surat suara hasil rekap oleh para saksi pasangan calon. “Semua saksi sudah bertanda tangan. Kami juga sudah melengkapi TPS itu ada formulir C2, itu untuk yang keberatan, tapi tidak ada satupun nota keberatan yang diterima, berarti sudah klir, jadi kalau ada yang merasa galau diluar, ya silahkan saja”, jelasnya.

Sebelumnya, organisasi massa Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LAKIP) sempat berkunjung ke KPU untuk mempertanyakan adanya dugaan pelanggaran yang merugikan salah satu paslon, namun oleh ketua KPUD ditolak dengan alasan harus ada bukti surat keberatan. “Yang jelas, KPUD tidak akan melakukan langkah lain selain melakukan rekap surat suara besok”, tandas Danial.

Ketua Panwasli Kabupaten Polman, Suaib Alimuddin mengatakan, setidaknya ada 20 kasus pelanggaran, empat diantaranya didorong masuk ke ranah pidana kepolisian. Kasus itu antara lain tiga kasus politik uang atau money politik dan satu coblos dua kali yang diduga dilakukan oleh seorang ASN di Polewali. ” Kabarnya ASN tersebut berdinas di Dinas Pariwisata Polman,”singkatnya.(parepos/fajar)

Click to comment

The Latest

To Top