Asrun “Tembak” Nur Alam – KOLAKA POS

KOLAKA POS

BERITA UTAMA

Asrun “Tembak” Nur Alam

Walikota Kendari Ir Asrun saat menggelar konferensi pers terkait pernyataan Nur Alam

Asrun Sebut Justru Nur Alam Klaim Pembangunan Pemkot

KOLAKAPOS, Kendari–Setelah beberapa kali “diserang” gubernur Nur Alam, walikota Kendari Asrun akhirnya angkat bicara. Terakhir, saat melakukan ekspo 9 tahun pembangunan Nur Alam-Saleh Lasata (Nusa) sebagai gubernur dan wagub Sultra, Nur Alam menyinggung Asrun yang sering mengklaim pembangunan Pemprov sebagai karyanya.

Saat ekspo yang dihadiri Wakil Walikota Kendari Musadar Mappasomba, Nur Alam mencontohkan pembangunan wisata mangrove yang diklaim Asrun sebagai keberhasilan programnya. Disingung saat acara resmi di depan banyak orang, tentu saja Asrun naik pitam. Kemarin (20/2), Asrun balik menuding justru Nur Alam yang getol mengklaim pembangunan pemerintah daerah sebagai keberhasilan Pemprov. “Jujur saja, tapi memang kalau seorang gubernur yang tidak punya inovasi maka dia cenderung nimbrung kepada kabupaten kota dalam membangun. Lebih baik saya buka hari ini, karena saya sudah mengindikasikan sejak lama hal tersebut,” terangnya.

Tidak inovatifnya Nur Alam dalam membangun kata Asrun, dapat dilihat dari jejak pembangunannya yang tidak sebanding dengan APBD Pemprov. Ia mencontohkan, beberapa pembangunan yang dilakukan Pemkot kendari, malah diserobot Nur Alam. “Menurut saya kadang-kadang sudah ada klaim (yang dilakukan Nur Alam, red). Contohnya jalan Mandonga-Batu Gong, jalan Mandonga ke Batu Gong itu adalah (statusnya) jalan provinsi, eh tiba-tiba SKnya dia ganti sudah lewat jalan Rumah Sakit Jiwa bukan lagi Mandonga-Batu gong. Mengapa? karena itu (jalan Mandonga-Batu Gong) tidak diperbaiki, rusak, sedangkan jalan di Rumah Sakit Jiwa saya sudah kasih lebar. Tiba-tiba langsung dialihkan kesana, ya enak saja dia, tiba-tiba dibilang itu jalan provinsi itu namanya klaim,” Kata Asrun, Senin (20/2).

Selain itu lanjutnya, jalan bay pass yang menghubungkan Pasar Baru ke Kendari Beach, semetara dilakukan pengerjaan dengan kontrak tiga tahun. Proyek tersebut ditangani Pemkot Kendari melalui kontrak multi years. Saat tengah dilaksanakan, Nur Alam memerintahkan bawahannya untuk untuk meminta Pemkot menghentikan pekerjaannya.
“Saya lagi tangani kontrak multiyears dari Pasar Baru sampai di Kendari beach saya kasih lebarkan, tiba-tiba saja datang kepala PU dengan kepala Bappeda (Pemprov Sultra) mengatakan ke saya pak Wali, jalan Teratai (antara bay pass dan Kendari Beach) nanti Pemprov yang teruskan. Saya bilang bagaimana saya sudah terikat kontrak? Ko cari tempat lain, banyaknya jalan di kota Kendari ini kenapa harus itu,” ujarnya.

Walikota dua periode ini juga menuding Nur Alam melakukan kesalahan dengan melakukan penarikan retribusi parkir di RSU Bahteramas. Seharusnya kata Asrun, sesuai UU, penarikan retribusi parkir dilakukan oleh Pemkot. “Di rumah sakit Bahteramas itu sebuah pelanggaran yang mereka lakukan sekarang, karena kenapa? cara itu (menarik retribusi, red) seharusnya dikelola oleh kota Kendari itu retribusi parkirnya, sesuai undang-undang 28, semua parkir,” ketusnya.

Asrun malah mengindikasikan APBD yang dimiliki Pemprov tidak dimaksimalkan Nur Alam untuk pembangunan kebutuhan masyarakat. Termasuk, waktu selama sembilan tahun menjabat yang dirasa tidak signifikan. “Sangat sedikit yang bisa saya tunjuk apa yang dilakukan oleh dana provinsi Sultra (dalam hal pembangunan). Barangkali salah satunya yang bisa fundamental, mudah-mudahan saja tidak jadi sarang burung walet, adalah mesjid Al Alam, itu saja yang (sumbernya dari) APBD. Kalau jembatan, sorry, itu APBN. Jadi jangan klaim-klaim bilang jembatan Bahteramas, itu jembatan Teluk Kendari, tanya saja kontraknya di APBN,” tandasnya. (k1/b)

Tidak Ada Perlombaan Kekuasaan Pemkot dan Pemprov

Walikota Asrun dengan tegas menolak pernyataan gubernur Nur Alam yang menyebut Pemkot seolah sedang berlomba kekuasaan dengan pemprov. Pernyataan tersebut menurut Asrun tidak tepat diutarakan seorang gubernur yang berfungsi sebagai pemimpin dalam fungsi koordinatif kepada kabupaten dan kota.

“Tidak ada dan tidak mungkin dan tidak bisa dilakukan perlombaan kekuasaan dalam NKRI. Mengapa? karena setiap jenjang sudah ada urusan urusan yang wajib dilakukan. Jadi apa yang katakan oleh Nur Alam itu sebagai gubernur sangat keliru. Mengapa? karena apa yang saya lakukan hanya mengoptimalkan ikhtiar saya untuk membangun kota dengan segala kemampuan yang saya miliki, jadi bukan berlomba kekuasaan. Kekuasaannya dia sudah jelas gubernur, saya walikota, tidak mungkin saya berlomba dengan dia. Dia adalah fungsi koordinatif kami, dia adalah pemimpin yang harus mengkoordinasikan semua proses-proses pembangunan di kota Kendari,” kata Asrun.

Kata Asrun selama sembilan tahun membangun kota kendari, ia selalu berpegang teguh atas jabatan yang telah diamahkan kepadanya. “Tentu saya juga sudah diamanahkan oleh warga kota untuk menjadi walikota, tentu saya harus amanah kan ikhtiar saya untuk membangun kota yang kita cintai ini. Jadi tidak perlu ada yang tersinggung bahwa saya terlalu mendominasi, tidak, saya hanya berusaha dengan semua potensi yang ada, yang kita miliki, kemudian saya bisa wujudkan baik itu yang menjadi urusan wajib saya sekaligus apa yang menjadi program strategis nasional yang harus saya dukung,” terangnya.

Tugas yang dimaksud Asrun yakni diantaranya memperbaiki jalan kota, memperbaiki taman kota serta semua infrastruktur publik lainnya. “Jadi Nur alam itu tidak boleh dia mengatakan bahwa saya berlomba dengan dia tidak usah, sudah ada urusan dia juga. Contohnya apa? Jalan provinsi, kalau saya jalan-jalan perkotaan saya punya urusan. Jadi jangan sampai dia terlalu nimbrung, tanda kutip nimbrung untuk berusaha menimpali saya. Padahal itu bukan urusannya dia,” ketusnya.

Olehnya itu kata Asrun, Nur Alam fokus saja membangun yang menjadi tanggung jawabnya sebagai gubernur daripada membuang waktu membicarakan Pemkot Kendari. Karena ungkapnya, masih banyak jalan provinsi yang butuh sentuhan pembangunan.
“Sementara jalan Wulele, Buronta, Maligano, Ereke, Raha, Lakapera, sudah menjerit disana jalan yang tidak bisa dilewati adalah urusan wajibnya, karena itu adalah jalan provinsi. Kalau jalan nasional bukan urusannya urusannya pak menteri. Jembatan Pasar Baru itu, biar bukan karena Nur Alam, tetap dibangun itu jembatan karena urusan jalan nasional,” ujarnya. (k1/b)

Click to comment

The Latest

To Top