BPK Audit LKPD TA 2016 – KOLAKA POS

KOLAKA POS

SULSELBAR

BPK Audit LKPD TA 2016

Net/Ilustrasi

KOLAKAPOS, Palopo–Tim auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Provinsi Sulsel memulai kegiatannya dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2016 pada Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo.

Sebelumnya, kedatangan 7 (orang) auditor BPKP Provinsi Sulsel yang dipimpin Daniel Sembiring Brahmana diterima Wali Kota Palopo, HM Judas Amir, MH, di Rumah Jabatan (Rujab) Saokotae, Selasa 7 Februari 2017.

Wali Kota melalui Kabag Humas, Maksum Runi menyampaikan dalam pemeriksaan nantinya ini kebutuhan data tim audit harus segera disiapkan dan tepat waktu.

”Pak Wali mengharapkan agar data-data yang dibutuhkan harus segera disiapkan dan tepat waktu. Jangan terhambat apalagi tidak disiapkan karena apa yang diminta itu semua telah menjadi tugas dan dikerjakan selama ini,” kata Maksum kepada Palopo Pos kemarin.

Ketua Tim Auditor BPKP, Daniel Sembiring Brahmana menyebutkan, kedatangan mereka para tim auditor berjumlah 7 (orang) yang terdiri dari penanggungjawab, wakil penanggungjawab, pengendali teknis, ketua tim serta anggota tim.
”Dalam rangka pemeriksaan tersebut kami akan melakukan pemeriksaan terhadap data dan dokumen laporan keuangan SKPD dan pertanggungjawaban SKPD. Juga laporan realisasi fisik dan keuangan kegiatan fisik dan non fisik TA 2016,” jelasnya di hadapan Wali Kota.
Dimana sebutnya, dimulai sejak Rabu 8 Februari 2017 hingga 27 hari ke depan di sejumlah SKPD lingkup Pemkot Palopo.

Sementara itu, beberapa waktu lalu Plt Sekkot Palopo, Jamaluddin Nuhung menegaskan kepada para kepala SKPD untuk tidak ada yang absen atau tidak menemui tim BPKP dalam pemeriksaan keuangan nantinya. Tidak BOLEH ada yang absen, kecuali benar-benar sangat mendesak.

“Tolong betul tidak boleh ada kepala dinas yang menghindar dan absen saat instansinya mendapat jatah diaudit. Silahkan didampingi dengan baik, berikan data yang diperlukan selengkap-lengkapnya, sehingga pemeriksaan akan berjalan lancar,” kata Sekkot belum lama ini.

Dia berharap karena sebelumnya sudah pernah diaudit dan beres, maka audit kali ini akan semakin lancar, dan Kota Palopo bisa kembali mendapatkan status WTP. Dengan status penilaian itu, artinya tingkat akuntabilitas sudah terpercaya dan menjadi prestasi bersama seluruh SKPD.
”Ingat, mempertahankan itu jauh lebih sulit daripada meraih. Untuk itu, diminta seluruh SKPD agar lebih serius dalam hal ini,” tegasnya.
Kepala BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, Didik Krisdiyanto, membeberkan strategi agar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK bisa dipertahankan. Dalam pemaparannya, Didik menyebutkan, strategi mempertahankan opini adalah komitmen semua pihak. Seperti komitmen Kepala Daerah, DPRD, Sekretaris Daerah, Kepala SKPD, Inspektorat, dan komitmen seluruh pegawai di sebuah daerah.
“Jadi untuk mempertahkan opini yang telah kita raih, kuncinya adalah komitmen,” tandasnya.
Ia juga menyebutkan, Pemkot ini ibarat satu batang tubuh, jika ada SKPD yang laporan keuangannya sakit, maka akan berdampak pada opini yang diraih.

Didik menyebutkan, tujuan dari sebuah Pemeriksaan Laporan Keuangan adalah untuk untuk mengetahui kewajaran tingkat informasi yang disajikan, kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas pengendalian intern. Itulah kemudian yang akan disimpulkan dalam bentuk Opini atas Laporan Keuangan.

Ia juga menjelaskan ada sejumlah jenis opini, yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP).
“Opini, ditentukan dua kondisi. Yakni pembatasan lingkup audit / kecukupan bukti, dan penyimpangan dari Standar Akuntansi Pemerintahan/ Salah Saji.

Mendapat WTP, jelas Didik, berarti seluruh Komponen LK telah lengkap disajikan, SPKN dipatuhi dalam penugasan pemeriksaan, bukti pemeriksaan yang cukup memadai telah terkumpul, dan LK yang disajikan telah sesuai dengan SAP.

Sementara untuk opini WDP, kriterianya jika bukti pemeriksaan yang memadai diperoleh dan disimpulkan salah saji yang terjadi material, namun tidak mempengaruhi kewajaran LK, bukti pemeriksaan yang memadai tidak diperoleh dan salah saji yang tidak terdeteksi material, namun tidak mempengaruhi kewajaran LK.(palopos/fajar)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top